...kampanye memanen air hujan bisa dikatakan terlambat meski masih memungkinkan dilakukan.
Yogyakarta (ANTARA) - Pusat Studi Bencana Alam (PSBA) Universitas Gadjah Mada (UGM) meminta penanganan potensi kekeringan selama musim kemarau oleh pemerintah daerah tidak sekadar diwujudkan melalui "dropping" atau distribusi air bersih.
Peneliti PSBA UGM Djati Mardiatno di Yogyakarta, Minggu mengatakan banyaknya intensitas distribusi air bersih menunjukkan bahwa manajemen risiko kekeringan di suatu daerah masih perlu diperbaiki.
"Distribusi air bersih kan sifatnya hanya respons ya. Keberhasilan penanganan bencana kekeringan justru ditandai berkurangnya 'dropping' yang dilakukan," ujar dia.
Djati menuturkan bahwa sedikitnya pasokan air bersih ke daerah yang dilanda kekeringan menadakan bahwa pemda bersama warga setempat telah mampu memitigasi dan mengantisipasi jauh sebelum kekeringan terjadi.
Ia mencontohkan, di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang setiap tahun beberapa wilayahnya mengalami kekeringan semestinya telah terbangun sarana sumur bor serta pipanisasi secara memadai hingga menjangkau seluruh permukiman warga.
Selain itu, warga setempat juga dipastikan telah memiliki budaya memanen air hujan dengan cara menyiapkan tandon air secara mandiri.
Kendati BMKG meramalkan bahwa musim kemarau yang terjadi tahun ini lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menurut dia, dengan kesiapan itu pemda dan warganya tetap tenang menghadapi kemungkinan terjadi kekeringan.
"Sebetulnya kita kan sudah beberapa kali menghadapi fenomena 'El-Nino'. Belajar dari pengalaman semestinya sudah tidak kaget lagi," kata dia.
Karena saat ini telah memasuki musim kemarau, menurut Djati, kampanye memanen air hujan bisa dikatakan terlambat meski masih memungkinkan dilakukan.
"Semestinya itu dilakukan saat awal musim hujan kemarin. Sekarang antisipasinya adalah menghemat air. Gunakan air secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari," kata dia.
Stasiun Klimatologi BMKG Yogyakarta memprediksi awal musim kemarau 2023 di DIY terjadi pada April dasarian II yang meliputi sebagian kecil Kabupaten Sleman bagian barat, sebagian kecil Kabupaten Bantul bagian bara, dan Kabupaten Kulon Progo bagian timur.
Berikutnya, April dasarian III meliputi Kabupaten Kulon Progo bagian barat dan selatan, disusul Mei dasarian I meliputi Kabupaten Kulon Progo bagian utara, sebagian besar Kabupaten Sleman serta sebagian besar Kabupaten Bantul dan Gunungkidul.
Puncak musim kemarau 2023 di DIY diprakirakan berlangsung antara Juli hingga Agustus 2023.
Sejumlah daerah di DIY yang setiap tahun berpotensi bencana kekeringan saat musim kemarau, di antaranya Kecamatan Rongkop dan Tepus, Kabupaten Gunungkidul; Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul; Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo; dan Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman.
Manajer Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta Lilik Andi Aryanto mengatakan pihaknya bersama Dinas PUP-EDM DIY segera melakukan pendataan sumber air bersih yang ada di masing-masing kabupaten.
Kesiapan ketersediaan sumur bor, pipanisasi, hingga kesiapan pasokan air bersih, menurut dia, bakal dibahas secara khusus dalam Rapat Koordinasi BPBD bersama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM), serta Dinas Sosial DIY pada Mei 2023.
Baca juga: Debit air Mata Ie Aceh Besar menurun dan berpotensi kekeringan
Baca juga: Pemprov Jatim antisipasi bencana kekeringan dampak El Nino
Baca juga: BMKG: 50-60 persen El Nino berpeluang terjadi pada semester dua 2023
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2023