Podgorica (ANTARA News) - Montenegro menjalani hari pertamanya sebagai negara berdaulat, Ahad, menyusul proklamasi kemerdekaan yang akhirnya membubarkan sisa terakhir bekas federasi Yugslavia. Parlemen republik kecil di Balkan itu Sabtu malam mensahkan pernyataan yang mengumumkan Republik Montenegro "sebagai negara merdeka dengan keabsahan hukum dan internasional penuh di dalam garis perbatasannya". Proklamasi tersebut secara efektif berarti bahwa persatuan longgar Serbia dan Montenegro, dua republik yang bertetangga dan telah bersama-sama dalam bermacam keadaan sejak 1918, tak ada lagi. Montenegro memproklamasikan kemerdekaan setelah 55,5 persen pemberi suaranya mendukung pemisahan diri dari Republik Serbia dalam referendum pada 21 Mei. "Hari bersejarah --Semoga Montenegro abdai," demikian judul berita utama di surat kabar milik pemerintah, Pobjeda, sementara harian independen, Vijesti, mengumandangkan perasaan tersebut dengan judul satu kata "Selamanya". Langkah selanjutnya bagi negara yang paling baru di dunia itu ialah mengajukan permohonan keanggotaan di berbagai organisasi internasional. "Hari Selasa, Montenegro akan mengajukan permohonan keanggotaan di Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE)," kata surat kabar Vijesti. Ahad malam, Kementerian Luar Negeri Montenegro mengirim surat kepada negara anggota Uni Eropa (UE), anggota tetap Dewan Keamanan PBB, negara tetangga dan negara utama lain untuk meminta pengakuan "sebagai negara merdeka dan berdaulat". Perdana Menteri Serbia Vojislav Kostunica, yang mendukung blok pro-penyatuan di Montenegro, dengan enggan menyambut baik hasil referendum tersebut. Ia dan pejabat tinggi lalin Serbia tak menghadiri acara perayaan di Podgorica. Tetapi Presiden Serbia, Boris Tadic, mengirim surat kepada rakyat Montenegro untuk menyampaikan ucapan "semoga mereka hidup dalam perdamaian, kestabilan dan kemakmuran". Menurut piagam undang-undang dasar mengenai federasi Yugoslavia yang hilang, Republik Serbia akan mewarisi keanggotaan di PBB dan organisasi lain keuangan serta internasional. Parlemen Serbia diduga bersidang Senin guna mensahkan proklamasi mengenai statusnya sebagai pengganti Serbia dan Montenegro, kata Ketua Parlemen Serbia, Predrag Markovic, seperti dilansir AFP. Di Podgorica, Sabtu, pada sidang luar biasa parlemen, yang diboikot oleh oposisi pro-persatuan, anggota parlemen mensahkan deklarasi kemerdekaan yang mengidentifikasi bergabungnya negeri tersebut dengan UE dan NATO sebagai prioritas utama. Reaksi UE-NATO Dalam pernyataan terpisah dari Brussells, UE dan NATO menyatakan kedua organisasi menghormati proklamasi kemerdekaan itu dan mendesak Montenegro serta Serbia untuk memulai dialog mengenai hubungan antara mereka. "(NATO) menghormati hasil referendum tersebut, karena itu mewakili keinginan demokratis rakyat Montenegro," kata Sekretaris Jenderal aliansi militer trans-Atlantik tersebut, Jenderal Jaap de Hoop Scheffer. Ia menyeru Beograd dan Podgorica "untuk mengadakan pembicaraan langsung mengenai berbagai masalah yang sekarang harus ditangani". Pesan serupa dari UE berbunyi menteri luar negerinya akan membahas kemerdekaan Montenegro pada 12 Juni. Dalam proklamasi kemerdekaannya, Montenegro menyatakan republik itu bertekad untuk menghormati prinsip-prinsip PBB, UE, dan Dewan Eropa. Negara pegunungan dengan sebanyak 650.000 warga tersebut --salah satu yang termiskin di Balkan-- juga akan membentuk kementerian pertahanan dan markas militer dalam beberapa hari, kata Presiden Montenegro, Filip Vujanovic, sebagaimana dikutip harian Vijesti. Badan tinggi militer persatuan yang bubar itu, Dewan Pertahanan Tertinggi, Jumat, memecat Kepala Staf Angkatan Darat Ljubisa Jokic dan memindahkan komando kepada presiden kedua republik tersebut. Vujanovic berharap bahwa pada pertemuan selanjutnya NATO, Montenegro akan giberi kesempatan untuk bergabung dalam Program Kemitraan bagi Perdamaian aliansi itu, langkah pertama ke arah anggota penuh. Republik Serbia dan Montenegro, persatuan yang menggantikan federasi Yugloslavia, tak dapat bergabung dalam program tersebut karena kegagalannya untuk menangkap tersangka penjahat perang Serbia Bosnia, Ratko Mladic, yang diduga bersembunyi di Republik Serbia. (*)

Copyright © ANTARA 2006