APBN 2013 tidak mendukung diversifikasi pangan

Rp63,2 triliun

Jakarta (ANTARA News) - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan bahwa anggaran yang tercantum dalam APBN 2013 tidak mendukung diversifikasi pangan yang selama ini dinilai merupakan salah satu kunci atas ketahanan pangan.

"Target pemerintah untuk melakukan diversifikasi produk pangan masih sulit tercapai di 2013. Hal ini ditandai dengan lemahnya politik anggaran dalam APBN 2013," kata Sekretaris Jenderal Kiara, M Riza Damanik di Jakarta, Rabu.

Riza mengakui, alokasi APBN 2013 untuk penguatan ketahanan pangan naik sekitar tiga kali lipat yakni dari Rp23,3 triliun pada 2007 menjadi hingga Rp63,2 triliun pada 2013. Meski demikian, alokasi tersebut masih terbatas untuk peningkatan produktivitas tanaman pangan terutama padi dan palawija.

Sedangkan untuk pangan perikanan, ujar dia, masih belum mendapat perhatian yang optimal yang seharusnya dapat dilakukan oleh pemerintah.

"Padahal, jika saja pemerintah dapat memperbesar kapasitas pengelolaannya di sektor pangan perikanan, dengan sendirinya dapat mengurangi ketergantungan pangan baik dari pertanian, perikanan, maupun perikanan itu sendiri," kata Sekjen Kiara.

Ia menuturkan, upaya itu seharusnya tidak sulit dilakukan pemerintah karena UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah memberi kedudukan yang sama atas kepentingan dan prioritas negara dalam menjamin peningkatan kapasitas baik dalam sektor pangan pertanian maupun perikanan termasuk bagi para pelakunya yaitu petani dan nelayan.

Sebelumnya, Bank Pembangunan Asia (ADB) menyatakan bahwa persoalan ketahanan pangan di regional Asia pada masa mendatang akan penuh tantangan antara lain seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang pesat.

"Asia menghadapi tantangan yang berat untuk memberi makan lima miliar orang pada 2030," kata Wakil Presiden ADB Bidang Manajemen Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan, Bindu Lohani.

Menurut dia, tantangan tersebut terasa berat karena melonjaknya populasi dan tingkat pendapatan, terjadinya degradasi sumber daya, dan perubahan iklim yang akan meningkatkan harga pangan.

Untuk itu, pemerintahan di Asia diminta agar dapat menahan harga pangan serta memastikan adanya ketahanan pangan regional jangka panjang yang membutuhkan adanya rantai suplai dari lahan pertanian ke pasar yang lebih efisien dan berbiaya lebih rendah.

Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI) Fadel Muhammad mengatakan, kemandirian pangan adalah suatu keharusan bila Indonesia mau benar-benar menegakkan kedaulatan pangan di negeri sendiri.

"Kemandirian pangan adalah keharusan. Sejak 1970 harga pangan dunia tidak lagi murah, ketergantungan pada impor menjadikan keamanan pangan nasional rapuh," katanya.
(M040)