Kotamobagu (ANTARA News) - Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, pihaknya akan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Senin (4/6) malam untuk membahas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan keharusan pemerintah memenuhi 20 persen anggaran pendidikan dari total APBN. Pernyataan itu dia sampaikan sesaat sebelum meresmikan Kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow yang berlokasi di Jalan Paloko Kinalang, Kotamobagu, Minggu sore. Ia mengatakan, sekalipun pemerintah saat ini sulit untuk memenuhi amanat konstitusi yang mewajibkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, pemerintah diminta tidak memenuhinya secara "akal-akalan". Ia mengatakan, MK telah memutuskan agar APBN 2006 diubah. Saat ini, anggaran pendidikan baru Rp33 triliun hingga masih ada kekurangan Rp90 triliun. Masalah yang sama sehari sebelumnya sempat disinggung Agung Laksono yang juga Wakil Ketua Golkar, ketika dia menyampaikan pandangannya di depan Gubernur NTT, Piet A Tallo, kader Partai Golkar, kader Kosgoro 1957 NTT, serta pemuka masyarakat, pemuda dan agama, akademisi, di Kupang. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan pendidikan dari tingkat SD hingga SMU di seluruh tanah air akan gratis jika pemerintah telah bisa memenuhi amanah Undang-Undang Pendidikan Nasional yang mengharuskan anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari total APBN. Ia mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa anggaran pendidikan yang hanya mencapai 9,1 persen bertentangan dengan UU sehingga perlu ditambah menjadi 20 persen merupakan sebuah rahmat Tuhan.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006