Menteri PUPR sebut BUMN Karya bukan merger tapi spesialisasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir tidak berencana melakukan merger (penggabungan) ataupun pembentukan holding (induk usaha) BUMN Karya, melainkan membentuk spesialisasi masing-masing BUMN Karya itu.

“Kalau menurut Pak Erick (Menteri BUMN) bukan merger,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Basuki mengatakan belum mengetahui rencana detail transformasi BUMN Karya yang akan dilakukan Kementerian BUMN. Namun, dia dan Erick memang telah menjalin komunikasi setelah muncul wacana transformasi BUMN Karya.

“Bukan (holding/induk usaha), hanya spesialisasi apa gitu,” ujar dia.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mengatakan pihaknya akan terus mendorong penyehatan di BUMN Karya. Kementerian BUMN sudah memiliki peta jalan atau roadmap untuk mentransformasi BUMN karya.

Menurut Erick, pihaknya memperbaiki portofolio dan melakukan re-grouping, serta konsolidasi agar BUMN-BUMN karya bisa memiliki spesialisasi dan keahlian sejalan dengan regulasi industri konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bukan bisnis yang generalis apalagi palugada.

Erick juga menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur, serta peranan pemerintah dan swasta. Pembangunan infrastruktur, kata Erick, adalah kunci untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan daya saing dengan menekan biaya logistik Indonesia yang saat ini masih 23 persen.

Sementara itu, Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan proses transformasi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang karya atau konstruksi masih tahap awal.

"Proses transformasi di BUMN - BUMN karya itu masih tahap awal, jadi belum bisa dikatakan bagaimana bentuknya," ujar Arya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan transformasi tersebut membutuhkan koordinasi antara banyak lembaga dan kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Jadi arahnya tunggu saja masih berproses, nanti kalau sudah ada bentuk-bentuknya bagaimana baru kita sampaikan," kata dia.

Baca juga: Erick Thohir pastikan terus dorong penyehatan di BUMN Karya
Baca juga: Stafsus Menteri BUMN: Transformasi BUMN karya masih tahap awal
Baca juga: PUPR: Perusahaan patungan BUMN Karya bisa mempercepat pembangunan IKN