Caracas (ANTARA) - Majelis Nasional, yang dikendalikan oleh partai yang berkuasa, di Venezuela pada Kamis (27/4) mengesahkan undang-undang yang mengizinkan pemerintah untuk merampas aset orang-orang yang terkait dengan kasus korupsi.
Pengesahan tersebut dilakukan saat Venezuela sedang menyelidiki kasus penyelewengan yang marak terjadi di perusahaan minyak negara PDVSA dan perusahaan-perusahaan negara lainnya.
Dengan disahkannya undang-undang itu, pemerintah dapat menjual aset-aset pelaku untuk mendanai layanan-layanan publik, infrastruktur, dan program-program sosial.
"Undang-undang ini sangat penting dalam perang melawan korupsi ... sehingga impunitas bukanlah sesuatu yang dapat digunakan dan diterima," kata Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez, setelah undang-undang itu disahkan.
Sejak Maret, kejaksaan Venezuela telah menahan 61 orang, termasuk sejumlah pejabat dan pengusaha karena korupsi di PDVSA dan perusahaan baja, besi dan aluminium milik negara, serta produsen karton milik negara.
Sejumlah sumber Reuters mengatakan bahwa tindakan tegas itu sebagian dimotivasi oleh kebutuhan dolar guna mempertahankan kebijakan nilai tukar dan meningkatkan pengeluaran menjelang pemilu 2024.
Sumber: Reuters
Baca juga: Venezuela tangkap 19 pejabat pemerintah karena korupsi
Baca juga: Mantan raja minyak Venezuela diselidiki dalam kasus korupsi
Venezuela dan Kolombia pulihkan kembali hubungan diplomatik
Penerjemah: Shofi Ayudiana
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2023
