Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2023 guna mengentaskan kemiskinan.
"Kami mendukung sepenuhnya. Dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota," kata Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Muhammad Anwar saat membuka rapat koordinasi Forum Konsultasi Publik (FKP) pendataan awal Regsosek 2023 'Satu Data Program dan Pemberdayaan Masyarakat' Kota Jakarta Timur, di Jakarta, Kamis.
Pendataan itu akan dilaksanakan pada 2-21 Mei 2023.
"Pendataan ini dilakukan demi menentukan perkembangan bangsa Indonesia untuk menangani garis kemiskinan di setiap wilayah. Nantinya, kebijakan pemerintah untuk menangani kemiskinan tepat pada sasarannya," tuturnya dalam keterangan tertulisnya.
Anwar pun meminta jajarannya di tingkat kelurahan dan kecamatan bersama petugas FKP untuk lebih selektif dalam mendata warganya yang masuk dalam garis kemiskinan.
"Diharapkan program-program dari pemerintah tersalurkan dengan baik, dari sisi pendidikan, kesehatan hingga peningkatan ekonomi. Berharap Regsosek ini sukses, harus sukses dengan baik sesuai dengan data real (nyata) di lapangan," kata Anwar.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, Anggoro Dwi Tjahyono mengatakan teknis pendataan awal, 1 FKP 1 RW akan menggunakan 80 variabel.
Pendataan terhadap warga yang masuk kategori miskin juga akan didampingi oleh ASN, lurah dan camat.
"Kami harapkan pendataannya lebih selektif agar datanya valid," kata Anggoro.
Baca juga: Ini harapan Pemkot Jaktim terkait penghuni bantaran Kali Baru
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2023
