Semarang (ANTARA News) - Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah menegaskan tidak akan mengubah kebijakan sistem devisa bebas atau terbuka meski dinilai banyak menimbulkan gangguan dalam pengelolaan perekonomian nasional. "Yang harus dilakukan bukan menutup kembali tetapi memperbaiki infrastruktur, stabilitas politik dan keamanan dipertahankan, kepastian usaha dijaga sehingga modal asing akan masuk," kata Burhanuddin usai menerima gelar Doktor Kehormatan atau Doctor Honoris Causa dari Undip di Semarang, Sabtu. Sementara dalam pidatonya, Burhanuddin mengatakan pada saat kondisi stabilitas politik dan keamanan kurang terjaga dan kepastian berusaha dan hukum yang kurang baik sekarang ini, sistem devisa bebas tidak begitu terasa manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan bangsa. Sistem ini, justru mengakibatkan volatilitas nilai tukar rupiah, arus modal masuk dan keluar yang bersifat spekulatif dan merugikan serta kerentanan pasar karena faktor-faktor sentimen yang mengganggu kepastian berusaha dan harga-harga. Meskipun demikian, lanjutnya sistem devisa terbuka lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya bagi perekonomian nasional. "Oleh sebab itu, menutup kembali sistem devisa yang sudah terbuka bukan sesuatu yang bijaksana. Sebaiknya adalah membiarkannya tetap terbuka sambil menata, mempersiapkan, mempercepat berbagai proses yang akan mengurangi kerentanan perekonomian dari sisi sektor keuangan dan sektor riil," katanya. Untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan dalam dinamika global yang semakin kompleks BI harus berpegangan pada tiga pilar kebijakan yaitu sistem nilai tukar yang fleksibel, kebijakan target inflasi yang kredibel dan sistem perbankan nasional yang kuat. Menurutnya, ketiga pilar itu telah saling memperkuat satu sama lain dalam pelaksanaan tugas bank sentral.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006