FPKB minta pemerintah tingkatkan kualitas transportasi

Rasio pembangunan infrastruktur harus berbanding lurus dengan laju pertumbuhan kendaraan dan pertumbuhan penduduk. Jangan sampai kendaraan melebihi rasio jalan atau rasio pertumbuhan penduduk melebihi pertumbuhan alat transportasi, dan seterusnya,"

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi Infrastruktur FPKB DPR RI Marwan Ja'far mengharapkan pemerintah harus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi baik darat, laut, udara, angkutan sungai, dan penghubung antar pulau.

"Rasio pembangunan infrastruktur harus berbanding lurus dengan laju pertumbuhan kendaraan dan pertumbuhan penduduk. Jangan sampai kendaraan melebihi rasio jalan atau rasio pertumbuhan penduduk melebihi pertumbuhan alat transportasi, dan seterusnya," kata Marwan dalam keterangan tertulisnya terkait "Transportasi Indonesia antara Harapan dan Mimpi (sebagai refleksi akhir tahun 2012)", di Jakarta, Minggu.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR itu meminta pemerintah harus menyiapkan moda transportasi massal yang lebih nyaman, aman, cepat, dan murah. seperti kereta api, MRT, kapal laut, dan lain-lain. Karena dengan adanya angkuan massal tersebut secara otomatis masyarakat kita lebih mengutamakan naik kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi.

"Tentunya harus dibarengi dengan infrastruktur lainnya, misalnya adanya peremajaan moda transportasi massal baik kereta api, kapal ro-ro, bus, truk, dan lain-lain, serta adanya konektifitas angkutan dari tempat tinggal, area parkir yang memadai di simpul-simpul transit angkutan massal, dan lain sebagainya. Dan tak kalah pentingnya adalah memadainya infrastruktur pelabuhan, bandara, terminal bus, stasiun kereta api, dan lain sebagainya," kata Marwan.

Selain itu, katanya, pemerintah juga harus memberikan pengetahuan sejak dini terhadap masyarakat baik yang berkaitan dengan disiplin berlalulintas maupun sistem transportasi kita baik kendaraan pribadi, angkutan barang, maupun angkutan massal. Hal itu bisa dilakukan lewat pendidikan formal melalui penerapan kurikulum di sekolah dan pendidikan non formal seperti pelatihan, sosialisasi yang intensif atau sejenisnya.

Menurut Marwan, salah satu penyebab kemacetan adalah kurang adanya kesadaran masyarakat untuk disiplin berlalulintas dan masih minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan kita terkait transportasi.

Oleh karena itu, lanjutnya, harus adanya regulasi yang jelas mengenai sistem transportasi Indonesia, baik transportasi yang terkait dengan kendaraan pribadi, angkutan barang, maupun transportasi massal. Karena permasalahan transportasi sudah tidak bisa kita anggap masalah yang sepele.

Pemerintah juga harus membuat aturan yang komprehensif bukan parsial, yakni ada skala prioritas bahkan jika perlu harus ada revolusi kebijakan transportasi Indonesia, misalnya angkutan barang harus memakai kereta barang tidak boleh memakai truk karena truk dianggap sebagai salah satu macetnya lalulintas, usia kendaraan maksimal 10 tahun tidak boleh beredar, dan lain-lain.

"Untuk itu dengan beberapa langkah di atas saya yakin Indonesia akan terbebas dari permasalahan transportasi yang menimbulkan kerugian banyak pihak. Mari di penghujung tahun 2012 ini kita jadikan momentum untuk merefleksikan diri dengan mencari ide-ide baru untuk menuju sistem transportasi Indonesia yang lebih baik dan mendunia," kata Marwan.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) mencatat, 77 persen inflasi nasional berasal dari daerah. Buruknya sarana dan prasarana transportasi membuat biaya distribusi di Indonesia sangat mahal. Biaya distribusi bisa mencapai 30 persen dari total ongkos produksi. Banyak perusahaan di negeri ini merasakan biaya distribusi jauh lebih besar ketimbang biaya produksi atau biaya pembelian.

Buruknya kondisi sarana transportasi di negeri ini telah menimbulkan banyak kerugian. Para supir truk, pengusaha, dan masyarakat merasakan proses distribusi barang di Indonesia sangat menguras waktu, tenaga, pikiran, dan uang. Kondisi inilah yang sering mengakibatkan lonjakan harga bahan pangan tak terkendali.

Selain itu, kualitas infrastruktur Indonesia benar-benar berada di titik nadir. Infrastruktur Indonesia berada di urutan ke-92 lebih rendah dari tahun lalu yang menempati posisi ke-82. Sementara Filipina berada di posisi 98 dan Malaysia berada di posisi 29. Singapura berada di posisi kedua dengan infrastruktur terbaik di Asia Tenggara.(*)