Imbauan Jokowi hindari puncak arus balik peluang putar ekonomi daerah

memberikan dampak berupa penambahan stimulus ke daerah karena transaksi di daerah akan lebih banyak

Jakarta (ANTARA) - Lembaga riset kebijakan publik The Indonesian Institute (TII) mengatakan bahwa imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada masyarakat untuk menghindari puncak arus balik setelah mudik, dapat dijadikan peluang perputaran ekonomi yang lebih lama di daerah.

“Perpanjangan cuti bagi masyarakat yang diberikan oleh Presiden akan memberikan dampak berupa penambahan stimulus ke daerah karena transaksi di daerah akan lebih banyak,” kata Peneliti Bidang Ekonomi TII Nuri Resti Chayanni dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Nuri menuturkan imbauan bisa dijadikan sebuah peluang pemulihan ekonomi di daerah yang lebih besar karena pemudik akan lebih lama tinggal di daerah dan meningkatkan konsumsinya. Semakin lama pemudik di daerah maka semakin tinggi pengeluarannya, sehingga pendapatan daerah juga bertambah.

Ia mencontohkan ketika mudik masyarakat setidaknya bisa menghabiskan uangnya minimal Rp4 juta di kampung halaman, untuk keperluan konsumsinya dan wisata di tempat rekreasi lokal. Hal tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah juga retribusi.

Baca juga: Muhadjir: Imbauan perpanjangan cuti berhasil kurangi kepadatan
Baca juga: Pemkot Bogor tunda halal bihalal silakan ASN perpanjang cuti lebaran

Kemudian seperti dalam perkiraan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia misalnya, perputaran uang di daerah selama periode lebaran mencapai Rp92,25 triliun. Angka itu meningkat dua kali lipat dari tahun 2022 yang sebesar Rp42 triliun.

“Angka perputaran uang tahun 2023 yang fantastis tersebut juga karena jumlah pemudik yang tinggi, yaitu sekitar 123,8 juta jiwa,” katanya.

Meski demikian, ia menilai perusahaan swasta juga perlu diberikan kewenangan untuk mengatur kebijakan kepada para pekerjanya terkait dengan jumlah cuti, karena imbauan yang diberikan Presiden hanya dapat diterapkan di lingkup pegawai negeri dan diterapkan pada jabatan tertentu di kedinasan/kementerian baik pusat dan daerah.

Hal tersebut akan memberikan kebebasan keputusan bagi perusahaan agar inovasi dan produktivitas meningkat secara jangka panjang.

Baca juga: Perpanjangan cuti lebaran harus sesuai prosedur masing-masing instansi
Baca juga: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ajukan perpanjangan cuti

Lebih lanjut imbauan Jokowi dinilai juga melainkan mampu mengurai kemacetan arus balik. Hanya saja, juga perlu diimbangi dengan perbaikan infrastruktur dan fasilitas seperti perbaikan jalan, pelayanan di pelabuhan, bandar udara, terminal, stasiun, dan kualitas angkutannya.

“Di sisi lain, hal ini dapat merugikan segi produktivitas, baik di entitas swasta maupun lembaga publik, terlebih dapat menurunkan produktivitas secara agregat apabila diberlakukan penundaan kembali ke ibu kota. Jika diberlakukan untuk semua sektor, maka akan memberikan dampak negatif bagi dunia usaha, seperti mengurangi produktivitas dan berdampak pada keberlangsungan usaha,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengimbau agar pemudik menunda kepulangannya guna menghindari puncak arus balik lebaran 2023 yang diperkirakan terjadi pada tanggal pada Selasa (25/4) dan Rabu (26/4).

Pengumuman penundaan kepulangan pemudik yang diberikan oleh Presiden ditujukan tidak hanya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tapi juga kepada pegawai swasta.

Baca juga: Mahfud instruksikan kantor pemerintah tunda pelaksanaan halal bihalal
Baca juga: Mahfud MD beri penjelasan penundaan halal bihalal