Rektor UIN Palu ajak multi pihak wujudkan pemilu tanpa SARA

Palu (ANTARA) - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Profesor Sagaf S Pettalongi mengajak multi pihak di provinsi ini itu untuk mewujudkan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang aman dan damai tanpa politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

"Mari kita bergandengan tangan, dan bahu - membahu dalam mewujudkan politik yang damai," ucap Profesor Sagaf Pettalongi, dihubungi dari Palu, Rabu.

Rektor meminta kepada para tokoh - tokoh masyarakat yang ingin maju bertarung pada pemilihan legislatif DPRD tingkat kabupaten/kota, provinsi dan DPR-RI, agar mengedepankan politik gagasan membangun rakyat, bukan politik identitas.

Begitu pula, kepada para tokoh - tokoh masyarakat yang ingin maju bertarung pada pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten dan kota di Pemilu 2024, agar mengedepankan gagasan program membangun.

"Pemilu yang aman dan damai, menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan tanggung jawab masyarakat semata. Partai politik, politisi, pemerintah dan masyarakat harus bergandengan tangan, bahu membahu wujudkan hal ini," ungkapnya.

Indonesia dan Sulawesi Tengah memiliki keragaman dan kemajemukan, baik keragaman agama, ras, suku, dan budaya.

"Kita harus mampu mengelola keragaman itu untuk kemajuan Indonesia dan daerah kita tercinta. Kita harus bersama-sama menuju gerbang yang damai penuh persaudaraan hingga melahirkan orang-orang yang rukun dan bisa memimpin Indonesia dan daerah kita ke depan yang lebih baik," ujarnya.

Rektor menambahkan, di tahun politik ini, potensi terjadi ketidakrukunan di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda, tetap saja ada. Politisasi agama, suku, budaya makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral.

"Penggunaan politik identitas menjelang Pemilu harus diantisipasi dan dimitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai," ujar Sagaf.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengagendakan pembukaan penerimaan pengajuan dokumen bakal calon legislatif pemilihan umum 2024 dari masing - masing partai politik. Pengajuan dokumen mulai tanggal 1 sampai dengan 13 Mei 2023.