Jabatan Menpora hak prerogatif presiden

Soal pengganti Andi Mallarangeng, itu hak prerogatif Presiden. Namun, secara politis itu adalah kursi Partai Demokrat,"

Manado (ANTARA News) - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, penunjukkan siapa pun untuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) merupakan hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Soal pengganti Andi Mallarangeng, itu hak prerogatif Presiden. Namun, secara politis itu adalah kursi Partai Demokrat," kata Agung Laksono di Manado, Jumat.

Agung Laksono yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat serta Pelaksana Tugas Menpora menegaskan, Golkar tidak akan mengajukan calon untuk mengisi kekosongan kursi menteri itu.

Terkait isu bahwa Ketua Bidang Organisasi dan Hubungan Antar-Lembaga DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang disebut-sebut menjadi salah satu kandidat Menpora, Agung menyatakan tidak akan mempermasalahkan.

Namun, dia membenarkan bila Puan, yang merupakan politisi dari partai oposisi, menjadi Menpora pasti akan mengubah peta koalisi di pemerintahan.

"Pasti berubah karena PDI Perjuangan saat ini berada di luar koalisi. Namun, peta koalisi yang baru bisa dipastikan setelah pemilu," katanya.

Saat ditanya apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu berkomunikasi dengan partai-partai mitra koalisi bila ingin menunjuk Puan sebagai Menpora, Agung mengatakan hal itu terlalu jauh.

"Kami tunggu saja. Kalau memang itu yang terjadi, pasti akan ada perkembangan baru," ujarnya.

Munculnya nama Puan Maharani sebagai pengganti Andi Mallarangeng merebak bersamaan dengan pertemuan antara Taufik Kiemas dan Puan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu (26/12) lalu di Istana Negara.

Puan sendiri sudah menyatakan tidak berminat masuk kabinet. "PDI Perjuangan konsisten beroposisi," katanya.
(D018)