Menkeu rekomendasikan tiga saran evaluasi "fire drill"

Sistem protokol manajemen krisis masih terlalu fokus pada masing-masing institusi, jadi keterkaitan satu sama lain belum prima. Jadi itu satu area yang akan diperbaiki,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo memaparkan tiga rekomendasi sebagai hasil evaluasi simulasi atau "fire drill" dalam menguji kesiapan protokol manajemen krisis yang digunakan untuk menghadapi krisis.

"Sistem protokol manajemen krisis masih terlalu fokus pada masing-masing institusi, jadi keterkaitan satu sama lain belum prima. Jadi itu satu area yang akan diperbaiki," kata Menkeu di Jakarta, Jumat.

Simulasi penanganan krisis yang dilakukan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) itu melibatkan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan serta Otoritas Jasa Keuangan.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan FKSSK harus diberikan kewenangan agar bisa mengambil keputusan dalam skala menengah.

"Kiranya forum protokol manajemen krisis harus diberikan pemberdayaan dengan kewenangan-kewenangan agar bisa mengambil keputusan yang skalanya menengah untuk bisa diputuskan di dalam forum itu," tuturnya.

Adapun saran terakhir yang Menkeu rekomendasikan adalah bentuk protokol manajemen krisis yang kuat dan berorientasi ke depan.

"Sehingga tidak hanya menekankan yang lalu dan sekarang, tetapi ke depannya harus betul-betul diperkuat," katanya.

Senada dengan Menkeu, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan perlu adanya penyempurnaan protokol agar bisa menangkap dinamika perekonomian.

"Artinya sudah benar indikatornya, tapi perlu penajaman dan perlu melihat data-data yang sifatnya mikro. Sehingga mungkin agregatnya bagus, tapi mungkin di individualnya ada yang perlu diwaspadai," terangnya.

Protokol manajemen krisis (crisis management protocol/CMP) merupakan mekanisme kerja operasional bersifat nasional yang dilakukan oleh FKSSK sebagai persiapan terhadap datangnya krisis.

Simulasi tersebut dilakukan agar ketika protokol dibutuhkan dan berlaku efektif, pemerintah bisa menyiapkan kesiagaan dan antisipasi atas kemungkinan terburuk yang dapat melanda perekonomian nasional.

Simulasi serupa akan dilakukan lagi secara lengkap pada triwulan I-2013 sebagai upaya untuk menyiapkan kerangka FKSSK secara menyeluruh, terutama setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru bergabung Oktober lalu.

(A062/R010)