Klaten (ANTARA News) - Sebanyak 1.537 koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) di Klaten, Jawa Tengah rusak berat akibat gempa yang menerjang wilayah tersebut pekan lalu, sementara pemerintah memperkirakan dibutuhkan waktu cukup lama untuk memulihkan sektor perkoperasian dan UKM tersebut.Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali di sela kunjungan kerja ke sejumlah lokasi korban gempa bumi di Klaten, Jawa Tengah, memperkirakan pemulihan sektor koperasi dan UKM pasca gempa memerlukan waktu lama dan dana besar karena hampir 90 persen tempat usaha mereka hancur. Di Kabupatan Klaten, dari 4.437 unit usaha koperasi dan UKM, sebanyak 1.537 mengalami rusak berat, dan 2.099 unit rusak ringan. Kerusakan itu terjadi di sembilan Kecamatan yaitu Wedi, Gantiwarno, Prambanan, Trucuk, Bayat, Pedan, Cawas, Jogonalan, Juwiring, dan Ceper. Sektor usaha mereka ialah konveksi, gerabah, mainanan anak, anyaman, meubel, batik, aneka kerajinan, genteng, dan logam. Saat ini produksi mereka lumpuh, tempat usaha mereka sebagian besar rata dengan tanah dan mesin industrinya rusak parah. Akibat mandegnya produksi tersebut, sejumkah komitmen ekspor untuk sementara ditunda atau dibatalkan. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. "Padahal sebelumnya dari kerajinan gerabah saja per bulannya bisa mengekspor 2-3 kontainer," kata Bupati Klaten Sunarno. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah pusat segera memberikan bantuan agar sektor koperasi dan UKM di Klaten bisa segera beroperasi kembali. Kendati penundaan ekspor produk gerabah ke Belanda dan Eropa sudah disetujui dan dipahami alasannya, tetapi mereka tetap khawatir bila penundaan terlalu lama, pembeli akan pergi, "Ini bisa membahayakan kelangsungan hidup UKM di Klaten," katanya. Menanggapi hal tersebut Menegkop dan UKM Suryadharma Ali mengatakan, sayangnya untuk merekontruksi dan rehabilitasi juga tidak bisa cepat. Karena, warga yang rumahnya roboh tidak mengijinkan puing-puing bekas rumahnhya dibersihkan dengan alat berat.Mereka, lanjutnya, masih mau memilah-milah barang bekas rumahnya untuk digunakan kembali membangun rumahnya. "Mereka juga masih mencari benda-benda berharga di dalam rumahnya yang tertimbun puing," katanya. Pememerintah, kata Suryadharma, ingin segera memulihkan kembali kegiatan koperasi dan UKM di wilayah tersebut secara bertahap. "Kita memang menginginkan semua bisa segera dipulihkan, tetapi realisasinya harus bertahap sesuai kemampuah keuangan," ungkapnya. Untuk sementara, kata dia, Kementerian Koperasi dan UKM menyediakan dana sebesar Rp32,1 miliar yang diambil dari dana APBN 2006. Dana itu untuk pemulihan kegiatan koperasi dan UKM. Nantinya, akan ada tambahan yang bersumber dari APBNP atau APBN tahun 2007. Dana tersebut dapat segera dicairkan setelah pihak Pemda menyelesaikan tugas pendataan yang akurat. Data tersebut sangat dibutuhkan untuk menentukan besarnya dana yang akan dikucurkan. "Kami minta pihak penda segera menyelesaikan pendataan tersebut dalam waktu dua minggu dari sekarang (Jumat (2/6)."(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
