ICW: tahun 2013 rawan korupsi

tahun kritis

Jakarta (ANTARA News) - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan menyatakan satu tahun sebelum pemilihan umum 2014 diprediksi sebagai masa yang rawan sebagai terjadinya praktik korupsi.

"Korupsi politik akan lebih masif pada 2013, ini adalah tahun kritis karena partai politik fokus pada pengumpulan modal politik sehingga akan terjadi transaksi kewenangan dan APBN dijadikan arena perburuan dan pembajakkan modal politik," katanya dalam Outlook Korupsi Politik 2013 di Jakarta, Jumat.

ICW menilai bahwa tidak banyak partai politik yang pendanaannya mandiri, sehingga kadernya dijadikan ujung tombak pengumpul dana.

"Parpol juga akan mendesain kebijakan rekrutmen yang transaksional termasuk dalam penetapan kandidat dalam parpol akan terjadi hal ini," tambah Abdullah.

Ia juga menilai bahwa Komisi Pemilihan Umum masih belum menyentuh pendanaan kampanye dan masih disibukkan dengan verifikasi karena belum ada aturan pengenai pelaporan keuangan parpol.

Sementara Project Coordinator Tranparacy International Indonesia (TII) Ibrahim Fahmy Badoh dalam acara yang sama mengungkapkan bahwa kekuasaan legislatif dapat mengambil alih kekuasaan eksekutif.

"Fungsi pengawasan anggaran masuk ke parlemen sedangkan undang-undang dari pemerintah, ini memperlihatkan distorsi kekuasaan karena tidak diikuti perencanaan yang matang, banyak alokasi siluman dan mudah sekali diselewengkan oleh pejabat politik," kata Ibrahim.

Ia mencontohkan kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang Jawa Barat yang dimonopoli.

"By design ada anggaran negara yang dipergunakan kepentingan politik karena menggunakan sistem monopoli, cara yang dipakai untuk korupsi sungguhmutakhir dan dahsyat dari sisi jumlah, karena semua yang mengerjakan proyek adalah BUMN jadi dari mana bisa tahu ada suap itu?" ungkap Ibrahim.

Sehingga ia meminta penegak hukum dapa fokus pada anggaran barang dan jasa serta infrastruktur.

"Ini bisa menjadi suatu alokasi potensial untuk menjadi praktek korupsi politik, selain belanja barang ada juga belanja sosial yang masih sangat lemah pengaturannya di APBN," jelas Ibrahim.

Pernyataan Ibrahim tersebut senada dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas dalam konferensi pers akhir tahun 2012 KPK, Kamis (27/12).

"Semua anggota parpol di DPR pasti berkeinginan untuk terpilih lagi, semua parpol pasti ingin berjaya di 2014 dan ujung-ujungnya adalah parpol atau gabungan parpol yang di belakangnya tidak luput dari kekuatan bisnis, mereka tidak mungkin tidak memperhitungkan 2014," kata Busyro.
(D017)