Sekjen PBB desak Mali selenggarakan pemilu

PBB (ANTARA News) - Sekjen PBB Ban Ki-moon Jumat mendesak pemerintah sementara Mali menyelenggarakan pemilu yang bebas secepat mungkin sebagai bagian dari persiapan-persiapan bagi pasukan intervensi internasional untuk mengakhiri konflik di negara itu.

Ban mengemukakan hal itu dalam perundingan dengan Menteri Luar Negeri Mali Tieman Coulibaly mengenai "penderitaan rakyat Mali yang semakin meningkat" sehari setelah Dewan Keamanan PBB menyetujui pasukan pimpinan Afrika untuk menghadapi kelompok-kelompok Islam di bagian utama negara itu, kata satu pernyataan PBB.

Sekjen PBB itu menyatakan keraguannya tentang pasukan itu dan secara terbuka menegaskan perlu dilakukan segala usaha untuk mencapai satu penyelesaian politik guna mengakhri pendudukan daerah Mali utara oleh kelompok-kelompok yang punya hubungan dengan Al Qaida sejak Maret.

Ban dan negara-negara Barat juga menyatakan khawatir tentara campur tangan militer Mali dalam pemerintah. Militer Mali melakukan kudeta Maret yang menimbulkan kekacauan dan pemberontakan oleh kelompok-kelompok gerilyawan dan kelompok garis keras Islam.

"Sekjen menggunakan kesempatan pertemuannya dengan menlu itu untuk mendesak semua pihak yang bertikai di Mali mengakhiri pertikaian dan melaksanakan satu peta jalan peralihan menuju pada penyelenggaraan pemilu yang bebas, adil dan transparan secepat mungkin," kata pernyataan itu seperti dilansir AFP.

Sekjen "menyatakan tekadnya untuk memperkuat kerja samanya dengan pihak berwenang Mali dan mitra-mitra internasional dalam pelaksanaan resolusi 2085 Dewan Keamanan PBB, yang menekankan pentingnya dialog politik dan mengupayakan perundingan-perundingan" dan mengizinkan penggelaran satu pasukan pimpinan Afrika.

Resolusi Dewan Keamanan PBB yang disetujui Kamis memberikan pasukan yang dipimpin Afrika mandat setahun untuk menggunakan "segala tindakan yang diperlukan untuk menguasai kembali daerah utara negara itu.

Tetapi dewan itu menekankan pasukan militer hanya dapat digunakan setelah usaha-usaha politik tidak berhasil. Dewan itu mengatakan rencana-rencana militer harus disaring dan disetujui dewan sebelum satu serangan dimulai.

(H-RN)