Jakarta (ANTARA News) - Divisi Advokasi Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gajah Mada Yogyakarta (Pukat UGM) Oce Madril memperkirakan praktik korupsi akan semakin meningkat pada 2013 dan 2014 yang merupakan tahun politik.

"Pada periode tersebut, partai-partai politik berusaha mengumpulkan dana politiknya yang jumlahnya tidak kecil dalam menghadapi Pemilu 2014," kata Oce Madril pada diskusi "Polemik: Setahun Wajah Hukum Indonesia" yang selenggarakan sebuah radio swasta, di Jakarta, Sabtu.

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah, Komisioner Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus dan Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Hinca Panjaitan.

Oce Madril juga memperkirakan pada 2013 konflik partai politik juga akan semakin meningkat yang ditandai dengan munculnya gesekan di antara elite politik dalam menghadapi pemilu 2014.

Bahkan fraksi-fraksi di DPR RI, menurut dia, juga akan semakin menonjolkan perbedaannya untuk kepentingan politik masing-maing yakni meningkatkan popularitas dan elektabilitas.

"Saya memperkirakan dua hal tersebut yang akan terjadi pada 2013," katanya.

Oce Madril juga menyampaikan catatannya sepanjang 2012, kasus korupsi yang terjadi dengan modus mafia anggaran melalui proyek APBN dan APBD yang terkait dengan politisi.

Apalagi, kata dia, sebagian menteri di kabinet juga berasal dari partai politik yang tentunya memiliki kontribusi dalam mengghimpun dana partai politik.

"Banyaknya politisi yang terasandung kasus korupsi, baik di pusat maupun daerah, sehingga haris menjadi perhatian bagi pemerintah," katanya.

Sementara itu, Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan, banyaknya kasus korupsi yang terjadi merupakan cermin wajah banga Indonesia saat ini.

Menurut dia, perlu dorongan kuat terhadap lembaga penegakan hukum untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Ia menilai, kasus-kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2012 tidak terlepas dari kasus-kasus yang terjadi sebelumnya.

Hinca juga mengingatkan, agar masyarakat turut melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBN dan APBD untuk meminimalisir praktik korupsi.
(R024)

Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2012