Menkeu: koordinasi pencairan belanja APBN-P perlu perbaikan

Saya lihat disini ada koordinasi yang perlu diperbaiki karena ada juga Kementerian/Lembaga yang masih memerlukan persetujuan (pencairan) dari komisi terkait di DPR,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan koordinasi internal Kementerian/Lembaga untuk pencairan belanja dalam APBN-Perubahan 2012 masih memerlukan perbaikan karena penyerapan anggaran masih menumpuk pada akhir tahun.

"Saya lihat disini ada koordinasi yang perlu diperbaiki karena ada juga Kementerian/Lembaga yang masih memerlukan persetujuan (pencairan) dari komisi terkait di DPR," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Menurut Menkeu, Kementerian/Lembaga seharusnya dapat membenahi kondisi tersebut dengan menyiapkan dokumen pencairan dan proses pengadaan lebih awal, karena pengesahan APBN-Perubahan telah terjadi sejak April 2012.

"Kalau ada beberapa DIPA dalam APBN-Perubahan yang belum dikeluarkan pasti karena beberapa persyaratan belum terpenuhi, padahal kita ingat akhir Maret APBN-Perubahan sudah disetujui," katanya.

Selain itu, ia mengatakan perencanaan dan perumusan anggaran Kementerian Lembaga untuk APBN-Perubahan tidak sebaik ketika menyiapkan laporan pencairan dalam APBN dan memperlambat penyerapan anggaran.

"Dalam APBN-Perubahan prosesnya tidak sedisiplin dalam perencanaan dan perumusannya, sehingga bisa dilihat realisasi Kementerian/Lembaga untuk tambahan dalam APBN-Perubahan belum bisa sekualitas dan secepat yang diharapkan," ujarnya.

Kondisi tersebut ditambah dengan pola penagihan satuan kerja yang dilakukan menjelang akhir tahun, selalu membuat realisasi penyerapan anggaran belanja meningkat pada triwulan IV seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Itu yang selalu terjadi walaupun kita sudah minta mereka melakukan `procurement` dan `disburstment plan`," ujar Menkeu.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja pemerintah pusat per 30 November 2012 tercatat sebesar Rp778,9 triliun atau 72,8 persen dari pagu Rp1.069,5 triliun.

Realisasi terdiri atas belanja pegawai Rp182,2 triliun atau 85,8 persen dari pagu Rp212,3 triliun, belanja barang Rp100,6 triliun atau 62,1 persen dari pagu Rp162 triliun dan belanja modal Rp90,8 triliun atau 51,6 persen dari pagu Rp176,1 triliun.
(ANT)