Mangku Pastika minta generasi muda Bali jangan membeo

Denpasar (ANTARA) - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sekaligus anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika meminta generasi muda Bali agar senantiasa berpikir kritis dan tidak membeo atau asal menelan informasi yang diterima.

"Mudah-mudahan melalui kegiatan ini bisa memantik kalian (mahasiswa) berpikir kritis. Harapan bangsa kita ke depan pada anak-anak muda. Oleh karena itu, jangan membeo," kata Pastika saat mengawali sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan di Denpasar, Selasa.

Sosialisasi dengan tema "Menegakkan Prinsip Empat Konsensus Bangsa untuk Mengatasi Segala Bentuk Penjajahan dan Eksploitasi Ipoleksosbudhankam" itu menghadirkan narasumber Dr I Dewa Gede Palguna, SH, MHum (Dosen Fakultas Hukum Unud) dan Dr Ni Made Ras Amanda, SSos,MSi (Dosen Fisipol Unud).

Mantan Gubernur Bali dua periode itu mengatakan pendidikan yang diterima bukan hanya untuk menghapal sesuatu tetapi yang lebih penting dapat melatih otak kita agar berpikir.

"Saya minta agar anak-anak selalu membiasakan ada pertanyaan mengapa dan bagaimana? Atau kenapa tidak? Ini akan membuat kalian melambung kemampuannya. Saya yakin semua punya keinginan untuk maju," ucapnya.

Terkait sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan, menurut dia, kini sangat perlu disinergikan dengan digitalisasi menggunakan media online ataupun media sosial serta dibuat kontekstual sehingga dapat lebih menarik minat generasi muda.

"Seperti halnya dalam dunia pemasaran, ke depan yang penting disasar itu adalah generasi muda, kaum perempuan dan netizen. Tiga hal itu yang harus kita sasar dalam menyosialisasikan ataupun memasarkan sesuatu," ujar Pastika.

Sementara itu, Dr I Dewa Gede Palguna, SH, MHum mengatakan tidak boleh sembarang dalam menafsirkan konstitusi. Menafsirkan konstitusi bukan sekadar pekerjaan mencocok-cocokan kehendak dan pikiran kita dengan teks atau naskah konstitusi.

"Menafsirkan konstitusi adalah mengelaborasi pengertian yang terkandung dalam konstitusi dan kemudian tujuan yang hendak diwujudkannya," ujarnya.

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu menyampaikan setidaknya ada tiga kaidah dasar dalam menafsirkan konstitusi yakni pertama, tunduk pada prinsip sebagai suatu kesatuan, bukan yang hanya menyenangkan (kita). Kedua, masuk akal (logis) dan Ketiga, bekerja atau tidak, apa tidak aneh ketika dilaksanakan.

Dewa Palguna dalam kesempatan itu juga menyinggung polemik terkait pembatalan Piala Dunia U-20. Sebuah kesalahan jika pemerintah daerah ikut cawe-cawe urusan pemerintahan absolut yang merupakan kewenangan pusat.

Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Menurut dia, pemerintah daerah tidak boleh menyatakan sikap dalam urusan politik luar negeri yang bertentangan dengan sikap presiden atau pemerintah pusat.

"Dalam UU Pemerintah Daerah juga disebutkan bahwa urusan politik luar negeri tidak ada dilimpahkan ke daerah. Presiden yang berwenang untuk menyatakan sikap, seperti halnya terkait Piala Dunia U-20. Seharusnya Presiden menegur itu," kata Palguna.

Jangan pemerintah daerah malah mengesampingkan kewenangan yang seharusnya dijalankan, seperti urusan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sedangkan Dr Ni Made Ras Amanda, SSos, MSi mengapresiasi program Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) dan Simakrama yang dilaksanakan pada saat Mangku Pastika menjabat Gubernur Bali.

"PB3AS dan Simakrama telah menjadi pintu komunikasi yang baik bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan salurannya disiapkan pemerintah," katanya.

Ras Amanda yang juga mantan jurnalis ANTARA itu berharap agar para pejabat publik jangan sampai mematikan kolom komentar dalam akun media sosial karena itu sekaligus merupakan ruang berekspresi masyarakat.

Berdasarkan hasil survei, secara garis besar unggahan di media sosial mengenai aktivitas, prestasi, perasaan, relasi, perjalanan, informasi, kepemilikan, dan hobi.

"Dengan adanya berbagai kanal media sosial semestinya kia bisa memulai 'sharing' hal-hal yang positif terkait Empat Konsensus Bangsa untuk membantu Indonesia lebih baik," katanya berpesan.

Apalagi dari 276,4 juta penduduk Indonesia itu sebanyak 167 juta diantaranya sudah terkoneksi internet sehingga ini juga menjadi tantangan agar jangan mudah dan ikut menyebarkan hoaks.