Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para menteri dan pejabat Pemda memperbaiki manajemen pengelolaan pasar tradisional serta mengeluarkan peraturan yang melindungi keberadaan pasar itu dari persaingan dengan pasar-pasar modern atau hypermarket. "Saya minta Menteri, Gubernur, Bupati dan Camat untuk memikirkan agar pasar tradisional hidup dengan lebih baik sehingga membawa keuntungan bagi kita semua," kata presiden dalam acara ulang tahun ke-2 Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Istora Senayan Jakarta, Kamis. Menurutnya, keberadaan pasar-pasar tradisional seluruh Indonesia yang mencapai 13.450 buah harus dipertahankan karena di tempat itulah bergantung nasib jutaan petani, nelayan dan pedagang. "Jadi jangan sampai pasar-pasar itu tutup, karena mereka tidak ada tempat untuk berjualan lagi," katanya. Dalam era persaingan bebas ini, lanjutnya masuknya sejumlah hypermarket atau supermarket sebaiknya diatur agar tidak merugikan keberadaan pasar tradisional. "Saya setuju tidak boleh pasar-pasar tradisional dibiarkan bersaing bebas dengan hypermarket. Sebenarnya aturannya ada. Ada aturannya, kalau hypermarket tempatnya di sini, tidak boleh di sana. Sejumlah Pemda sudah mengeluarkannya. Sementara Pemda yang belum, saya akan minta segera mengeluarkan aturannya," tambahnya. Dikatakan presiden, saat ini sejumlah menteri terkait sedang menyusun Perpres untuk melindungi keberadaan pasar tradisional yang diharapkan dapat melindungi keberadaan pedagang pasar sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. "Saya akan menandatangani Perpresnya. Tetapi sebelum itu, aparat harus mengajak bicara pimpinan daerah dan APPSI, sehingga peraturan itu bagus, adil, tepat, melindungi yang lemah dengan demikian ekonomi kerakyatan akan tumbuh," katanya. Menurutnya, ekonomi Indonesia menganut kapitalistik yang hanya menguntungkan pemilik modal besar sehingga sistem pasar terbuka berlaku di seluruh dunia. Tetapi pemerintah akan tetap memberikan keberpihakan kepada yang lemah, sehingga memberikan rasa keadilan sosial dan mendorong kesejahteraan rakyat. "Dengan demikian, pemilik modal besar silahkan tumbuh untuk kepentingan tenaga kerja, pajak dan lain-lain, sementara pasar-pasar tradisional dan UKM kita lindungi dan didorong agar tumbuh dengan baik," katanya. Presiden menegaskan agar Pemda memperbaiki sistem pengelolaan pasar tradisional dengan menghilangkan ekonomi biaya tinggi dan pungutan-pungutan yang tidak perlu. "Jangan `amburadul` mengelola pasar. Kita akan perbaiki bersama. Saya akan ajak pimpinan daerah, bupati, walikota untuk mengelola dengan baik. Jangan ada ekonomi biaya tinggi, jangan ada pungutan-pungutan yang tidak perlu. Kalau ada pajak harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan tetap memberikan ruang agar ekonomi kerakyatan tumbuh," katanya. Peduli Sementara itu, Ketua APPSI Ibih Tg Hasan mengatakan selama ini pemerintah seakan tidak peduli terhadap keberadaan pasar trasidional sehingga menjadi identik dengan pasar yang kotor, kumuh dan jorok. "Dari observasi kami, kondisi kotor dan jorok itu justru karena tidak baiknya manajemen pengelolaan pasar tersebut yang kebanyakan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu, sistem manajemen pasar tradisional yang dikelola Pemda harus diubah," katanya. Ketidakpedulian pemerintah terhadap keberadaan pasar tradisional, lanjutnya semakin terlihat saat ini dengan masuknya hypermarket dan supermarket hingga ke kabupaten dan kecamatan-kecamatan, padahal seharusnya ada batasan yang jelas untuk melindungi keberadaan pasar tradisional. Hasan mengatakan anggota APPSI yang berjumlah 12,6 juta pedagang juga berharap pemerintah melakukan modernisasi pasar tradisional sehingga bisa bersaing dengan hypermarket. Namun, modernisasi harus dilakukan secara bersahabat dengan tidak menaikkan harga sewa kios terlalu tinggi. Sebagai masukan terhadap Perpres pasar tradisional yang sedang disusun pemerintah, Hasan menyampaikan lima hal yaitu melakukan sertifikasi terhadap pengelolaan pasar, melakukan modernisasi pasar yang bersahabat, menetapkan lokasi hypermarket pada batas-batas kota, menetapkan syarat pada peritel modern dan tidak mematikan pemasoknya serta mengajak pedagang pasar dalam investasi dan pengelolaan pasar. Acara yang dihadiri sekitar 5.000 pedagang pasar dan keluarganya itu berlangsung meriah dan akrab. Sejumlah menteri dan pejabat lembaga tinggi negara tampak hadir seperti Mendag Mari Elka Pangestu dan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashidiqie.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
