KPK cegah korupsi untuk ketahanan pangan

"Salah satu bidang penting bagi KPK adalah ketahanan pangan."

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengembangkan pencegahan korupsi di bidang ketahanan pangan bekerja sama dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.

"Salah satu bidang penting bagi KPK adalah ketahanan pangan, jadi ini pertama kalinya KPK berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, dan tujuh BUMN lain di bidang pangan terkait potensi penyalahgunaan wewenang," ujarnya di Gedung KPK, Kamis.

Alasan untuk menjaga ketahanan pangan, menurut Bambang, adalah pemenuhan pangan yang merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM). apalagi 70 persen penduduk Indonesia masih tinggal di desa, dan sebagian besar dari mereka hidup miskin, serta bergantung pada sumber daya alam, serta pertanian.

"Bila terjadi potensi penyalahgunaan kewenangan di sana, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Tapi, bila dibangun sistem yang dapat meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan, maka kita dapat membangun bangsa yang berpihak pada masyarakat luas," ujarnya.

Bentuk kerja sama yang KPK tawarkan, menurut dia, misalnya membantu untuk memantau hutan di Indonesia menggunakan perangkat lunak yang juga dapat memantau peta tambang, kebun tanah dan lainnya.

"Tindak lanjut lainnya adalah pertemuan secara bilateral," ujarnya.

KPK, menurut Bambang, juga sudah melakukan dua kajian di bidang pangan, yaitu subsidi pupuk dan impor daging.

"Dalam dua kajian tersebut, misalnya terkait regulasi ada hal yang perlu diperbaiki, seperti jangan sampai ada keterlambatan dari pemda untuk alokasi pupuk, atau dari bidang tatalaksana jangan ada tambahan beban kredit modal kerja sehingga PT Pupuk kesulitan modal," jelasnya.

Deputi Bidang Usaha Industri Primer Kementerian BUMN, M. Zamkhani, mengatakan bahwa pertemuan tersebut sebagai langkah awal kerja sama BUMN dengan KPK.

"Pertemuan ini baru pertama sehingga baru diketahui hal-hal yang rawan penyalahgunaan kewenangan, tapi bukan berarti semua bidang rawan. Ini masih tahap awal dan akan ditindaklanjuti secara bilateral dan dilakukan pendalaman di area yang spesifik," ujarnya menambahkan.

Tujuh BUMN yang hadir dalam diskusi dengan KPK tersebut adalah PT Syang Hiang Seri (Persero), Perum Perhutani, PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara X, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia dan PT PP Berdikari.
(T.D017)