Kemenkeu: Realisasi anggaran di bidang kesehatan meningkat 28,1 persen

Kalau kita lihat 3 tahun terakhir ini, sudah lebih tinggi daripada 2021 saat pandemi terjadi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan realisasi anggaran di bidang kesehatan meningkat sebesar 28,1 persen per Maret 2023.

Pemerintah mencatat telah merealisasikan anggaran di bidang kesehatan sejumlah Rp28,5 triliun.

"Kalau kita lihat 3 tahun terakhir ini, sudah lebih tinggi daripada 2021 saat pandemi terjadi, lebih tinggi daripada 2022 yang hanya Rp22,2 triliun. Bahkan, mendekati pada saat belanja pandemi yang sangat tinggi pada tahun 2021. Oleh karena itu, kita lihat belanja kesehatan kita tumbuh 28,1 persen meskipun pandemi sudah dinyatakan mengalami transisi ke endemi," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (17/4).

Untuk pemanfaatan anggaran di bidang kesehatan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L), Sri Mulyani menyebutkan sebesar Rp18,3 triliun. Melalui belanja non-K/L sebesar Rp2,5 triliun, sedangkan melalui belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp8,9 triliun.

Pemanfaatan melalui belanja TKD untuk operasional 9.016 puskesmas, 5.140 balai penyuluhan KB, penyediaan alat antropometri di 4.965 puskesmas, pembangunan balai penyuluhan KB 1.017 unit, serta Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Stunting sejumlah 10.280 unit

Selain itu, Sri Mulyani juga memaparkan realisasi anggaran untuk bidang prioritas lainnya.

Untuk bidang ketahanan pangan, sebesar 5,5 triliun. Angka tersebut menurun 1,8 persen. Untuk pemanfaatan melalui belanja K/L, sebesar Rp5,4 triliun, dan TKD sebesar Rp0,1 triliun.

"Kita mengeluarkan Rp5,5 triliun itu sedikit menurun daripada tahun sebelumnya. Pemanfaatannya dimulai dari membangun bendungan, jaringan irigasi, hingga memberikan bantuan kepada para peternak, dan juga kepada asuransi pertanian karena mereka menghadapi musim yang tidak pasti," jelasnya.

Baca juga: Kemenkeu: Penerimaan pajak tumbuh 33,78 persen pada kuartal I-2023
Baca juga: Kemenkeu bayarkan bertahap sisa kompensasi energi 2022 Rp66,08 triliun

Untuk bidang sosial, Pemerintah membantu Rp74,7 triliun, atau menurun sebesar 7,7 persen daripada tahun lalu. Pemanfaatan melalui belanja K/L sebesar Rp35,9 triliun, melalui belanja non-K/L sebesar Rp37,5 triliun, serta belanja TKD sebesar Rp1,1 triliun.

Sri Mulyani lantas menjelaskan realisasi anggaran di bidang pendidikan mencapai Rp119,1 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 29,9 persen. Pemanfaatan melalui belanja K/L sebesar Rp28,3 triliun, melalui belanja non-K/L sebesar Rp249,4 miliar, dan belanja TKD sebesar Rp75,5 triliun.

"Untuk belanja pendidikan mengalami kenaikan yang luar biasa, 29,9 persen naik dari tahun lalu, dan kalau dilihat dari levelnya Rp119 triliun itu adalah level tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Pemanfaatannya dari mulai untuk gaji pengajar, beasiswa, biaya operasi sekolah, sampai tunjangan untuk profesi guru yang PNS maupun non-PNS," ujar Sri Mulyani.

Di bidang infrastruktur, Pemerintah telah merealisasikan anggaran tematik sebesar 42,4 triliun, meningkat tipis 1,8 persen.

Untuk pemanfaatannya, sebesar Rp22,4 triliun digunakan melalui belanja K/L, Rp14,0 triliun melalui TKD, serta melalui pembiayaan sebesar Rp6,0 triliun untuk penyaluran pembiayaan perumahan kepada 16.647 unit rumah.

"Kita juga membangun fasilitas air bersih karena ini sangat sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar mereka bisa tumbuh dan sehat dengan mendapatkan akses air bersih," pungkasnya.