Kadisdagin Bandung sebut pasca-OTT KPK pelayanan harus berjalan

Bandung (ANTARA) - Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung Elly Wasliah menyebutkan bahwa instruksi yang disampaikan pada para kepala dinas hingga camat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah pelayanan harus tetap berjalan baik.

"Yang jelas pelayanan harus tetap berjalan, kegiatan tetap berjalan seperti hari ini dari kegiatan operasi pasar murah bersubsidi untuk warga dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sumur Bandung dan Kecamatan Bandung Wetan, bisa berjalan lancar dengan warga yang datang hampir 100 orang," kata Elly di Bandung, Senin.

Hal tersebut, kata Elly, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung tetap akan melayani masyarakat dengan sebaik mungkin.

"Sesuai dengan arahan dari pimpinan pelayanan kepada masyarakat dipastikan tetap tidak terganggu dan tetap berjalan, utamanya tugas kami untuk mengawal stok dan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran 2023, yang diamanatkan sangat penting. Jadi, kami terus akan hadir di pasar-pasar mengawal itu semua," ucap Elly.

Pada hari Senin ini, Pemerintah Kota Bandung mendistribusikan bahan pokok dalam Operasi Pasar Murah Bersubsidi dari Pemprov Jawa Barat untuk termin terakhir pada warga penerima manfaat di Kecamatan Sumur Bandung dan Kecamatan Bandung Wetan.

Secara total, paket bahan pokok bersubsidi itu disalurkan sebanyak 125.000 paket yang masing-masingnya berisi beras 5 kilogram, 2 kilogram gula pasir, 2 kilogram tepung terigu, dan minyak goreng ukuran 2 liter.

Nilai satu paket bahan pokok itu Rp165.150,00. Karena mendapatkan subsidi dari Pemprov Jabar Rp79.650,00, warga dapat membelinya dengan harga Rp85.500,00 per paket.

Sebelumnya, para kepala dinas (kadis) sampai pejabat di bawahnya pada lingkungan Pemerintah Kota Bandung langsung rapat darurat setelah Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejak Sabtu pukul 10.00 WIB, Gedung Balai Kota Bandung didatangi oleh para kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, hingga camat. Mereka dikumpulkan langsung oleh Sekda Kota Bandung Ema Sumarna.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap dan penerimaan gratifikasi pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet untuk proyek "Bandung Smart City" pada tahun anggaran 2022—2023.

"KPK menetapkan enam orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu (16/4) dini hari.

Selain Yana Mulyana, lima tersangka lainnya adalah Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Dadang Darmawan, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung Khairul Rijal, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Benny, Manager PT SMA Andreas Guntoro, dan CEO PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) Sony Setiadi.

Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka tersebut akan ditahan selama 20 hari mulai 15 April 2023.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi menunjuk Ema Sumarna sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Wali Kota Bandung per tanggal 16 April 2023.