Wakil Ketua MPR minta Kemenlu lindungi dan evakuasi WNI di Sudan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI untuk melindungi dan segera mengevakuasi seluruh warga negara Indonesia yang potensial terancam keselamatan mereka akibat konflik bersenjata yang berkobar di Sudan.

“Pemerintah RI melalui Kemenlu RI penting untuk segera membantu dan mengevakuasi seluruh warga Indonesia di Sudan, termasuk para mahasiswa yang terdampak sampai kembali stabilnya situasi keamanan dan politik di sana," kata Hidayat dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Dia meminta Kemenlu RI agar meningkatkan seluruh upaya diplomasi dan komunikasi tingkat tinggi demi tercapainya jaminan keamanan bagi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Khartoum dalam melindungi atau menjalankan evakuasi para WNI di Sudan.

"Kami memahami begitu sensitif dan gentingnya situasi di Sudan saat ini, maka semakin dibutuhkan komunikasi tingkat tinggi para pihak berwenang agar perlindungan dan atau evakuasi para WNI di Sudan dapat terlaksana dengan aman dan selamat tanpa gangguan dan ancaman suatu apa pun," ucapnya.

Berdasarkan laporan lapangan, kata dia, kondisi keamanan di Sudan semakin genting dan membahayakan warga, termasuk WNI dan mahasiswa Indonesia di sana. Hal tersebut, lanjut dia, menjadi miris bagi para warga Indonesia di sana, mengingat sebentar lagi momentum Ramadhan 1444 H akan tiba.

"Kami mendengar laporan dari banyak warga kita di sana bahwa hunian-hunian WNI berulang kali terkena peluru nyasar, situasi diperburuk dengan matinya internet, jaringan telepon, dan air bersih di banyak lokasi selama dua hari terakhir, serta ditambah keterbatasan logistik pangan dan lain-lainnya dikarenakan bahaya yang mengancam di luar tempat tinggal mereka,” tutur anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II yang meliputi luar negeri itu.

Hidayat menyampaikan kekhawatiran mendalam terhadap kondisi 1.209 WNI dan mahasiswa Indonesia di Sudan yang kian terancam keamanan dan keselamatannya di tengah memburuknya konflik antara Angkatan Bersenjata Sudan dengan Milisi Paramiliter Rapid Support Forces (RSF).

“Terobosan itu demi melaksanakan kewajiban konstitusional negara melindungi dan menyelamatkan warga negara Indonesia termasuk yang di Sudan,” ujarnya.

Menurut dia, pertempuran bersenjata kedua kubu berkonflik di Sudan semakin mengarah kepada urban warfare atau pertempuran dalam kota. Untuk itu, ujarnya lagi, sangat diperlukan mitigasi risiko tinggi sesegera mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan keamanan dan keselamatan WNI di Sudan, termasuk mahasiswanya.

"Saat ini baku tembak sudah terjadi di kawasan-kawasan asrama mahasiswa dan sekitar apartemen yang banyak dihuni WNI, mengingat eskalasi bersenjata ini terjadi begitu cepat dan semakin meluas di berbagai provinsi di Sudan, para warga Indonesia di sana mengkhawatirkan risiko tinggi semakin memburuknya situasi keamanan dan politik untuk jangka waktu yang tidak sebentar,” kata dia.

Hidayat berharap agar seluruh WNI dan mahasiswa Indonesia di Sudan tetap selamat dan menjaga solidaritas hingga tercapainya solusi terbaik.

"Apresiasi tinggi dari kami kepada KBRI Khartoum, PPI Sudan, seluruh WNI, dan mahasiswa di Sudan yang sampai saat ini terus saling membantu dan bersolidaritas dalam mengatasi banyak kendala dan permasalahan para WNI di tengah masa yang sulit ini. Besar harapan kami agar situasi genting ini segera berakhir, dan seluruh warga Indonesia di Sudan tidak panik dan terus terkonsolidasi agar selalu aman dan selamat dalam lindungan Allah SWT," kata Hidayat

Pada Minggu (16/4), sedikitnya 25 orang tewas dan 183 lainnya terluka dalam bentrokan antara paramiliter dan tentara di seluruh Sudan. Pertempuran pecah antara tentara Sudan dan pasukan paramiliter RSF di ibu kota Sudan, Khartoum, pada Sabtu (15/4) pagi waktu setempat karena perebutan kekuasaan.