DPRD Gianyar minta Bupati inovasi menggali PAD non pariwisata

DPRD meminta pemerintah daerah hendaknya berinovasi dalam menggali potensi yang dimiliki di luar sektor pariwisata.

Gianyar, Bali (ANTARA) - DPRD Gianyar, Provinsi Bali meminta Bupati Gianyar untuk terus berinovasi menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) non pariwisata agar mengurangi ketergantungan pada sektor pariwisata sebagai langkah antisipasi.

"DPRD meminta pemerintah daerah hendaknya melakukan inovasi dalam menggali potensi yang dimiliki di luar sektor pariwisata sebagai bentuk antisipasi, dimana PAD yang sangat mengandalkan kontribusi sektor pariwisata akan sangat berpengaruh apabila terjadi isu yang menyebabkan turunnya tingkat kunjungan wisatawan," kata Ketua DPRD Kabupaten Gianyar I Wayan Tagel Winarta, dalam siaran pers Diskominfo Gianyar, Sabtu.

Rekomendasi DPRD Gianyar lainnya ialah mengintensifkan pemungutan pajak retribusi daerah terutama yang mempunyai potensi tinggi, baik pendataan secara berkala terkait objek pajak maupun retribusi dengan demikian potensi pajak yang dimiliki dapat dioptimalkan pemungutannya, kata ketua DPRD Gianyar saat rapat paripurna soal penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gianyar tahun anggaran 2022, di Gedung DPRD Gianyar, Jumat (14/4).

"Tahun 2022, penerimaan pembiayaan daerah terealisasi 100 persen sesuai rencana, yaitu mendekati 120 miliar rupiah, dan pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi 100 persen sesuai dengan rencana 80,3 miliar rupiah. Hal tersebut perlu mendapat perhatian yaitu pengelolaan defisit anggaran pada tahun-tahun mendatang mesti dikendalikan secara ketat, karena sisa lebih anggaran tahun yang lalu jumlahnya akan semakin kecil," kata Ketua DPRD I Wayan Tagel Winarta.

Berdasarkan laporan Bupati, dari APBD 2022, pendapatan daerah terealisasi sekitar Rp2,144 triliun, atau sebesar 85,96 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,46 triliun rupiah lebih. Realisasi PAD sebesar Rp857,5 miliar atau 71,99 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,2 triliun.

Menanggapi hal itu, Bupati Gianyar I Made Mahayastra, mengatakan, "Kami akan selalu membuka diri untuk saling bertukar pikiran dalam membahas dan mengatasi permasalahan yang muncul. Adanya pengawasan dari DPRD yang seimbang, berimbang dan objektif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan dapat mengurangi, menekan dan meminimalisir terjadinya penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah," katanya pula.

Bupati mengungkapkan, keberhasilan pembangunan hanya akan dapat terwujud apabila terjalin hubungan kerja sama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, adanya loyalitas aparatur serta partisipasi segenap komponen masyarakat.
Baca juga: PAD Gianyar tahun 2023 naik Rp300 miliar