PDIP respons Golkar yang tak mau diberikan syarat capres koalisi besar

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi keinginan Partai Golkar yang tidak mau partainya mematok sosok calon presiden (capres) yang akan diusung apabila bergabung dengan koalisi besar.

"Itu kan hak Golkar untuk berpendapat, kami menjadi pendengar yang baik," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Sabtu.

Koalisi besar mengacu pada wacana penggabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan PDI Perjuangan. KIB terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP.

KKIR beranggotakan Partai Gerindra dan PKB. KIB dan KKIR membuka diri apabila PDI Perjuangan bergabung dalam koalisi besar.

Hasto mengaku tidak mempermasalahkan pernyataan Golkar tersebut karena dalam menentukan capres diperlukan tahapan-tahapan strategis. Menurut dia, berdasarkan pengalaman di internal partainya, Ketua Umum PDI Perjuangan megawati Soekarnoputri yang akan mengumumkan capres yang akan diusung.

"Dari pengalaman mengumumkan Pak Jokowi di situ akan terjadi konsolidasi pengerucutan dalam kerja sama tersebut," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan bahwa PDI Perjuangan boleh bergabung dalam koalisi besar jika tidak mematok capres.

“Kalau teman-teman dari PDIP mau bergabung dengan koalisi besar ini, tidak mematok bahwa capresnya harus dari PDI Perjuangan. Itu bisa dimusyawarahkan, kita kan Demokrasi Pancasila, musyawarah mufakat,” ujarnya dalam diskusi di sebuah stasiun televisi, di Jakarta, Rabu (12/4).

Menurut dia, jika sudah ada musyawarah yang dilakukan, tetapi tidak tercapai kesepakatan, setidaknya sudah tercipta persatuan.