Kritik untuk rencana Jokowi soal ganjil-genap nomor polisi

Jakarta (ANTARA News) - Rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau biasa dipanggil Jokowi menerapkan penggiliran plat nomor polisi ganjil atau genap untuk melewati jalan-jalan tertentu mendapat kritik.

Direktur Institute of Transportation Development Policy, Yoga Adiwinarto menyebutkan rencana pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap itu kalah efektif dibandingkan menaikkan tarif parkir serta diberlakukannya Electronic Road Pricing (ERP atau jalan non-tol berbayar).

"Daripada ganjil-genap, lebih efektif naikkan harga parkir," kata Yoga saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Senin.

Menurut dia, kebijakan menaikkan tarif parkir hanya memerlukan satu buah peraturan."Tarif parkir naik ini cuma butuh satu peraturan saja," katanya.

"Di Inggris, harga parkir sehari bisa Rp100 ribu. Sudah susah cari parkir, harganya mahal. Jadi orang kaya saja yang pakai mobil," katanya.

Selain itu, dibandingkan dengan kebijakan ganjil-genap, menaikkan tarif parkir serta diberlakukannya ERP juga bisa menguntungkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahkan dengan penggunaan teknologi yang tidak jauh berbeda dengan kebijakan ganjil-genap.

"Sama-sama pakai kamera, tapi menaikkan tarif parkir dan ERP bisa menghasilkan uang," katanya.

Jokowi menyebutkan akan memberlakukan kebijakan pembatasan kendaraan dengan nomor polisi ganjil-genap mulai Maret 2013.

(dny)

17 Februari 2013

Pajak kendaraan harus diturunkan, sebagai kompensasi untuk warga Jakarta, yang harus naik kendaraan umum yang jauh dari layak.

Kendaraan operasional pengusaha kecil dan menengah, yang hanya punya satu mobil, sangat terkena dampaknya.

Wahai Pak Jokowi, masih banyak cara lain yang bisa ditempuh tanpa mengorbankan warga Jakarta. Kalau ternyata, setelah aturan diberlakukan dan masih macet, apa yang akan Anda lakukan?

0 0 Balas LaporkanHapus
6 Februari 2013

genap ganjil cman bkin perusahaan kendaraan makin seneng cos orng akan berbondong2 beli satu kendaraan..polisi makin giat mencari uang ga halal dngan menilang tanpa surat tilang alias damai..warga golongan bawah makin tersiksa dngan beban badan pegel desek2an di busway dompet makin tipis kerja tdk efektif cos ngantri naik angkot yg sperti naik wahana baru di dufan..orng kaya makin enak mempunyai mobil baru jalanan sepi bebas hambatan..orng miskin makin susah telat trus kerja akhirnya dipecat.hiks

0 0 Balas LaporkanHapus
4 Januari 2013

klo boleh usul sebaiknya kendaraan di diatas 15thn tidak lagi beredar di jkt atau di kategorikan barang antik ( di kenakan pajak mahal ).

0 0 Balas LaporkanHapus
28 Desember 2012

yg punya genap beli lagi yg ganjil dan sebaliknya,akibatnya jumlah kendaraaj di jakarta malah jadi 2x lipat,tambah parah krn yg gak punya garasi yg selama ini markirin mobilnya di badan jalan dan (akan) beli satu lagi akan meninggalkan salah satu mobilnya yg tak digunakannya pd hr tsb ( ngetem) seharian dijln tsb shg jln tikuspun akan ikut macet juga. Yg ngusulin gjl/gnp cuma berfikir rakyat akan beralih ke kendaraan umum bukannya beli satu lagi, pdhl semua akan beli 1 lagi...!!!!!!!!

0 0 Balas LaporkanHapus