Menparekraf minta Labuan Bajo terapkan konsep resiliensi keberlanjutan

Konsep resiliensi keberlanjutan di sektor pariwisata ini menjadi fokus pemerintah Indonesia untuk masa mendatang dalam menghadapi risiko bencana ke depan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meminta seluruh stakeholder di Labuan Bajo yang masuk dalam lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) ini fokus menerapkan konsep resiliensi keberlanjutan sektor pariwisata untuk masa mendatang dalam menghadapi risiko bencana.

“Konsep resiliensi keberlanjutan di sektor pariwisata ini menjadi fokus pemerintah Indonesia untuk masa mendatang dalam menghadapi risiko bencana ke depan,” ujar Sandiaga dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemerintah Indonesia menawarkan kepada dunia konsep resiliensi berkelanjutan sebagai solusi untuk menjawab tantangan risiko sistemik menghadapi semua bentuk bencana, termasuk menghadapi pandemi sekaligus mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan.

Baca juga: Menparekraf ajak generasi muda Aceh ciptakan konten kreatif

Selain itu, lanjut dia, para stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif harus perlu berinovasi di berbagai produk ekonomi kreatif, sebagai contoh bentuk kesiapan Indonesia dalam menyambut tatanan ekonomi baru.

“Inovasi produk ekonomi kreatif (ekraf) seperti menjadi bukti nyata bahwa Indonesia sanggup memegang peran penting dalam pemulihan ekonomi global yang mengedepankan konsep keberlanjutan untuk mendorong kebangkitan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang usaha,” katanya.

Baca juga: Menparekraf tingkatkan ekosistem ekraf di Sabang lewat KaTa Kreatif

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Frans Teguh, menjelaskan bahwa salah satu titik fokus dari pengembangan pariwisata adalah upaya menggerakkan pemangku kepentingan untuk mengakselerasi pengembangan destinasi pariwisata prioritas.

Pengembangan destinasi yang dimaksud dilaksanakan tanpa terpaku pada batasan-batasan kepentingan, yang terangkum dalam suatu bingkai kerja yang menjadi alat dalam manajemen destinasi, di antaranya manajemen destinasi (management destination), tata kelola destinasi (destination governance), dan kepemimpinan (leadership) untuk meningkatkan reputasi destinasi.

Frans menilai, pentingnya manajemen pembangunan pariwisata sejak awal harus ditata agar lingkungan sekitar destinasi wisata tidak rusak, termasuk dampak sosial yang ditimbulkan.

“Pariwisata adalah urusan semua orang, kita tidak bisa lagi sendirian. Harus bersinergi bersama dengan berbagai pihak,” ujarnya.