BPDPKS salurkan insentif biodiesel Rp144,7 triliun selama 2015-2023

Ke depan, sebaiknya distributor diambil alih oleh perusahaan/badan usaha negara dan menggunakan jalur distribusi khusus migor bersubsidi

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengungkapkan selama 2015 hingga Maret 2023 telah menyalurkan insentif biodiesel sebesar Rp144,7 triliun.

Menurut Kepala Divisi Pengembangan BPDPKS Nugroho Adi Wibowo, pemberian insentif tertinggi terjadi pada 2021 yang mencapai Rp51 triliun, meski pada 2022 turun menjadi Rp34,5 triliun.

"Namun, yang perlu diketahui kontribusi pajak dari biodiesel yang dibayarkan melalui PPn mencapai Rp13,15 triliun," katanya di Jakarta, Jumat.

Nugroho menyatakan selain biodiesel, dukungan pendanaan insentif juga diberikan kepada industri minyak goreng sawit sesuai Perpres No 61 Tahun 2015 jo Perpres No 24 Tahun 2016 jo Perpres No 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Permendag No 03 Tahun 2022 tentang Migor Kemasan (Kemasan Sederhana dan Kemasan), dan Permenperin No 8 Tahun 2022 tentang Migor Curah.

Terkait pembayaran insentif untuk minyak goreng curah, tambahnya, hingga Oktober 2022 sebesar 80 persen dengan jumlah Rp62 miliar untuk 12.479.534 kilogram kepada 10 pelaku usaha, dengan proses dilakukan tender Surveyor.

Sementara, untuk minyak goreng kemasan, menurut dia, masih dalam proses penerbitan hasil verifikasi oleh Kementerian Perdagangan yang akan digunakan BPDPKS sebagai dasar dalam proses pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan dan kemasan sederhana.

"Termasuk, masih menunggu pertimbangan hukum dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung guna menjaga prinsip akuntabilitas dan good governance serta mengantisipasi potensi adanya konsekuensi hukum yang dapat terjadi di masa yang akan datang," katanya dalam sebuah diskusi sawit berkelanjutan.

Masalah distribusi

Sementara itu, Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Dwi Sutoro mengungkapkan permasalahan fundamental minyak goreng yang sering terjadi di Indonesia adalah bukan dalam hal suplai dan kapasitas produksi, namun masalah harga dan distribusi.

Menurut dia, untuk skema distribusi saat ini masih didominasi swasta dan afiliasi dari produsen migor swasta dan menggunakan jalur distribusi normal.

"Sebab itu, ke depan sebaiknya distributor diambil alih oleh perusahaan/badan usaha negara dan menggunakan jalur distribusi khusus migor bersubsidi," ujarnya.

Terkait hal itu, lanjutnya, PTPN III saat ini sedang membangun kapasitas serta kapabilitas perusahaan dalam meningkatkan peran dan keterlibatan negara yakni dengan meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng serta menyiapkan proyek percontohan minyak makan merah dengan kapasitas 10 ton/hari.

Sedangkan, terkait harga minyak mentah/CPO global, menurut Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) Khadikin, pemerintah sedang mendorong supaya Indonesia menjadi penentu harga CPO di dunia.

"Terlebih Indonesia telah menjadi produsen utama minyak sawit global, dengan membentuk bursa komoditas," katanya dalam acara FGD Sawit Berkelanjutan Vol 13 bertajuk "Minyak Sawit: Sumber Pangan Dan Bioenergi Berkelanjutan".