Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah tengah mengupayakan agar dana-dana bantuan masyarakat untuk korban bencana gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah yang penyalurannya melibatkan perbankan agar dibuka secara transparan. "Kita minta Bank Indonesia (BI) untuk membuat surat edaran kepada perbankan yang menerima bantuan-bantuan itu untuk membuka dan menyampaikan kepada publik," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Wapres Jakarta, Rabu, usai mendampingi Wapres Jusuf Kalla menerima Presiden Bank Pembangunan Asia (ADB) Haruhiko Kuroda. Menurut dia, perbankan tersebut perlu membuka dan menyampaikan kepada publik organisasi apa saja yang membuka rekeningnya, berapa jumlah dana yang diterima, dan bagaimana akuntabilitasnya sehingga pengelolaan dana bantuan itu benar-benar transparan. Depkeu, katanya, sudah berbicara dengan Gubernur BI untuk memikirkan banyaknya rekening yang dibuka untuk bantuan gempa baik oleh media massa maupun organisasi massa. Mengenai audit dana bantuan kemanusiaan untuk Yogyakarta dan Jawa Tengah, kata Sri Mulyani, pemerintah menggunakan internal audit yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan eksternal audit yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Tetapi Presiden juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut membantu. Kita akan usahakan ketiga institusi itu (BPKP, BPK, dan KPK) bekerjasama membuat audit yang efektif melakukan pencegahan tanpa mengurangi tugas masing-masing," katanya. Mengenai bantuan asing, khususnya dari ADB, Menkeu mengatakan, penggunaannya tergantung pada kebutuhan yang mendesak. Menurut dia, jika bantuan ADB menggunakan "on budget system" maka dana tersebut akan dikumpulkan dalam sebuah rekening khusus yang untuk pencairan dananya masih akan dibicarakan lebih lanjut. Meski belum memutuskan mekanisme pencairan dananya, kata Menkeu, namun ada sejumlah saluran yang sedang dipertimbangkan, yakni Departemen PU, Depdiknas, Depkes, Dephub, dan Departemen ESDM. "Jika dananya disalurkan melalui pemerintah pusat maka DIPA akan dibuka untuk departemen-departemen tersebut, tetapi jika dananya diserahkan langsung ke Pemda maka DIPA akan dibuka untuk pemda, baik pemda kabupaten/kota maupun provinsi," katanya. Sebelumnya, Selasa (30/5), Presiden ADB Haruhiko menjanjikan bantuan dana senilai 60 juta dolar AS bagi rehabilitasi wilayah DIY dan Jawa Tengah kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bantuan sebesar 60 juta dolar AS itu terdiri dari 10 juta dolar AS dalam bentuk hibah dan 50 juta dolar AS lainnya berbentuk pinjaman lunak. Kuroda dalam kesempatan itu mengatakan, pihaknya akan membantu Indonesia dengan apapun dan akan menyediakan lebih banyak sumber daya untuk membantu masyarakat membangun kembali kehidupan mereka.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006