Ombudsman NTT harapkan penerimaan casis Polri dilakukan transparan

“Semua orang tua calon siswa dikumpulkan bersama panitia seleksi dan tanda tangan pernyataan bersama bahwa tidak menawarkan uang ke panitia atau meminta uang kepada orang tua peserta calon siswa,”

Kupang (ANTARA) - Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur meminta panitia penerimaan calon siswa Polri melaksanakan seleksi dengan melibatkan pihak eksternal Polri yang berkompeten dan dilakukan secara transparan.

“Semua orang tua calon siswa dikumpulkan bersama panitia seleksi dan tanda tangan pernyataan bersama bahwa tidak menawarkan uang ke panitia atau meminta uang kepada orang tua peserta calon siswa,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton di Kupang, Kamis.

Dia mengatakan hal ini berkaitan dengan upaya mencegah terjadinya aksi tindak pidana saat proses perekrutan calon siswa Polri di lingkungan Polri khususnya di Polda NTT.

Darius mengatakan bahwa tanda tangan pernyataan itu perlu dilakukan oleh setiap orang tua, dan jika melanggar akan diproses secara hukum karena tahu dan mau melakukan pelanggaran.

Menurut dia, beberapa kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum polisi dengan upaya iming-iming kelulusan siswa masuk Polri asal membayar dengan nominal uang tertentu.

Namun sampai selesai tes, justru calon siswa Polri itu tidak lulus sehingga orang tua pun merugi.

“Saat ini propam Polda telah tegas sidang disiplin anggota yg menjadi calo dan diberi sanksi PTDH. Jadi tak ada ampun bagi yg ketahuan menerima uang,” tegas dia.

Dia juga mengimbau kepada para orang tua CASIS diminta untuk tidak mencari cara untuk menyuap panitia atau pejabat Polda untuk meluluskan anaknya. Jangan percaya juga sama anggota yg berjanji meloloskan dengan membayar uang.

“Mari kita semua mendukung Polri agar melaksanakan seleksi CASIS Polri tahun 2023 dengan bersih dan transparan. Jika ada anggota yang minta uang, silahkan dilaporkan ke Propam,” ujar dia.