Mensos: 77 persen penghuni rusun Mulya Jaya Kemensos ber-KTP DKI

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan bahwa 77 persen dari penghuni rumah susun Sentra Mulya Jaya Jakarta merupakan warga yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta.

“Ada yang 40 tahun katanya, tinggal di Jakarta,” ujar Mensos Risma saat ditemui di Sentra Mulya Jaya Kemensos Jakarta, Kamis.

Mensos Risma menjelaskan jumlah penghuni saat ini terdapat 78 KK yang merupakan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Kebanyakan dari mereka tinggal menumpang, mengontrak hingga menggelandang di jalanan.

Mensos juga melampirkan hasil asesmen para penghuni, yang didalamnya berisi informasi komprehensif mengenai kondisi sebelum dibawa ke rusun, lama tinggal di Jakarta, status kependudukan, biaya hidup, hingga pendapatan.

Dari data tersebut, sebanyak 60 orang memiliki KTP DKI Jakarta, 17 orang memiliki KTP Non-DKI Jakarta, dan satu orang belum memiliki KTP.

Mensos Risma mengatakan program pemberdayaan PPKS di rusun Sentra Mulya Jaya Jakarta tidak hanya sekedar memberikan pelatihan, namun berupaya memperbaiki kehidupan mereka.

“Kita latih supaya kehidupan mereka lebih baik, tidak membebani. Kita berharap tidak membebani siapapun, bahkan dirinya sendiri,” kata Mensos.

Beberapa item bantuan telah digelontorkan untuk penghuni rusun seperti lokasi kios berjualan makanan, motor roda tiga, lokasi usaha laundry, dan lain sebagainya.

Kegiatan para PPKS tersebut mendapat pengawasan dari pihak Kemensos yang terus melakukan monitoring usaha-usaha mereka. Dengan adanya rusun tersebut, kegiatan pemberdayaan jadi mudah pengawasannya.

Menurut Mensos Risma, hal tersebut lebih mudah dibandingkan memantau penerima manfaat yang tergabung dalam program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara).

Dalam program PENA, Kemensos mengawasi perkembangan usaha penerima manfaat dari seluruh Indonesia, serta dilakukan monitoring rutin. Selain itu, Kemensos juga meluncurkan PENA TV sebagai wadah konsultasi penerima manfaat.

Mensos menegaskan, penghuni rusun tidak akan dapat membawa koleganya ke Jakarta, karena terdapat pengawasan ketat oleh pengurus rusun agar program pemberdayaan berjalan maksimal.

“Itu kan dipantau disitu, kalau ada yang tinggal (baru) disitu kita keluarkan keluarga asal maupun keluarga barunya,” ujar dia.