Seminar STIK Polri paparkan dampak negatif politik identitas

Jakarta (ANTARA) - Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri angkatan-80 menyelenggarakan seminar internasional membahas tentang dampak negatif dari politik identitas di era post truth pada pelaksanaan Pemilu serentak 2024 di Jakarta, Rabu.

Kepala STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol. Nico Afinta menyebut pentingnya seminar internasional tersebut untuk memberikan pemahaman kepada para generasi muda khususnya mahasiswa STIK Polri supaya mendukung kelancaran Pemilu 2024.

“Seminar ini merupakan kegiatan penting sebagai tindakan preemtif dan preventif guna mencegah terjadinya praktik politik idenditas,” kata Nico.

Mantan Kapolda Jawa Timur itu menjelaskan, seminar dihadiri oleh empat pemateri yang kredibel dalam bidang keilmuannya, seperti Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia dan Stepi Anriani, pemerhati intelijen.

Seminar ini juga menjadi pembekalan sekaligus pembelajaran bagi mahasiswa STIK Polri bila nanti lulus dapat melaksanakan tugas melakukan pencegahan dan edukasi sekaligus penegakan hukum kepada pelanggar aturan pemilu.

“Harapannya setelah mengetahui dan memahami bagaimana strategi penanganan isu-isu terkait dengan politik identitas di era post truth ini, setelah lulus nanti tahu bagaimana membentuk satuan tugasnya, bagaimana melaksanakan pencegahan, edukasinya, sekaligus penegakan hukum” paparnya.

Seminar internasional juga menghadirkan pembicara dari luar. Tema yang diangkat “Strategi Penanganan Praktik Politik Identitas di Era Post Truth pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024”.

Seminar diikuti oleh kalangan mahasiswa STIK maupun mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya.

Menurut jenderal bintang dua itu, seminar yang digelar merupakan elemen penting baik dalam pemerintah maupun masyarakat karena dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu yang terkait dengan politik identitas di era post truth (politik pascakebenaran).

Mantan Staf Ahli bidang Sosial Budaya (Sahlih Sosbud) itu menambahkan, kualitas pemilu dan tata kelola demokrasi di Indonesia perlu diperkuat, salah satunya lewat seminar internasional ini.

“Diharapkan terciptanya kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkaitan langsung dengan terjaganya iklim dari aspek masyarakat,” kata Nico.