Aktivis dan pengusaha desak Jepang perbanyak energi terbarukan

Tokyo, Jepang (ANTARA) - Perusahaan-perusahaan Jepang dan kelompok pemerhati iklim meminta pemerintahnya meningkatkan transformasi energi terbarukan dan sesegera mungkin menerapkan harga karbon demi memerangi pemanasan global.

Prakarsa Iklim Jepang (JCI) yang menghimpun sejumlah perusahaan, pemerintah daerah, dan organisasi nirlaba menyerukan diskusi mengenai upaya menghadapi perubahan iklim, sebelum pertemuan para menteri keikliman negara-negara G7 pada 15 sampai 16 April mendatang di Sapporo, Jepang.

"Kami meminta pemerintah Jepang agar menangani krisis iklim dan krisis energi dengan cara mempercepat pengenalan energi terbarukan dan implementasi harga karbon yang efektif lebih awal," kata JCI yang mendapatkan dukungan dari 303 organisasi.

Untuk mencapai target dekarbonisasi seluruh atau sebagian besar sektor sumber tenaga pada 2035 seperti disetujui G7 tahun lalu, Jepang harus mengambil langkah-langkah yang tepat dan mengaplikasikan reformasi regulasi agar memacu perkembangan dalam energi terbarukan.

JCI meminta bantuan agar pembangunan pembangkit listrik tenaga udara lepas pantai dipercepat, dan mewajibkan pemasangan panel surya pada bangunan-bangunan baru.

Transisi menuju energi bersih sangatlah penting bagi negara Asia timur itu karena dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia itu tergantung kepada impor energi minyak dan LNG.

Jepang bertekad menekan emisi sampai 46 persen dari level 2013, dengan cara menambah penggunaan energi terbarukan sebesar 36-38 persen yang dua kali lipat lebih banyak dari angka 2019.

Akan tetapi, negara-negara di G7 seperti Kanada, Jerman, Inggris, dan Italia bakal mencapai tingkat yang ditargetkan Jepang itu pada 2030, dan energi terbarukan diprediksi menjadi mayoritas energi yang digunakan di Amerika Serikat dan empat negara itu pada 2035, kata JCI.

Jepang memperkenalkan skema harga karbon secara bertahap pada tahun fiskal ini. Skema itu menggabungkan perdagangan emisi dan pungutan karbon guna memotivasi perusahaan-perusahaan mengurangi polusi yang akan diterapkan mulai tahun fiskal 2028/2029 terhadap importir bahan bakar berbasis fosil.

JCI menyebutkan Jepang harus memasang harga karbon lebih awal dan lebih efektif sehingga perusahaan-perusahaan yang bergerak ke arah dekarbonisasi bisa diamati oleh komunitas global.

JCI juga menyerukan pengurangan ketergantungan kepada bahan bakar berbasis fosil, seperti batu bara.

Sumber: Reuters