Kementerian ATR/BPN serahkan sertifikat tanah Program PTSL di Sumsel

ini merupakan bagian dari program Presiden RI dan memerintahkan saya agar program tersebut dipercepat

Palembang (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 10 sertifikat tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari rumah ke rumah di Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Kota Palembang, Sumatra Selatan.

”Hari ini saya menyerahkan sertifikat tanah Program PTSL secara 'door to door', ini merupakan bagian dari program Presiden RI dan memerintahkan saya agar program tersebut dipercepat,” kata Menteri ATR/Kepala BPN RI Hadi Tjahjanto di Palembang, Rabu.

Tujuan kegiatan tersebut, katanya, agar dapat mendengar langsung dan paham betul bagaimana permasalahan masyarakat di bawah pada saat melaksanakan pembuatan sertifikat tanah.

"Hambatan dalam pembuatan sertifikat tanah di kalangan masyarakat, yaitu bertele-tele mengurus sertifikat, pungutan liar, dan proses pengukuran tanah. Akan tetapi ketika saya tanya kepada masyarakat semuanya berjalan lancar sehingga saya optimistis untuk menyelesaikan permasalahan ini,” katanya.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertifikat aset barang milik daerah (BMD) untuk Gubernur Sumatra Selatan, Wali Kota Palembang, Bupati Lahat, dan Bupati Ogan Komering Ilir.

Baca juga: Menteri ATR/BPN: Kesalahan pencatatan aset sebabkan konflik warga

Baca juga: Kementerian ATR/BPN dan Korsel kerja sama di bidang sistem pertanahan

Diserahkan pula sertifikat aset barang milik negara (BMN), yaitu Aset Kepolisian RI, Aset Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, Aset Kejaksaan Agung RI, Kementerian Keuangan, dan sertifikat aset BUMN untuk PT Pertamina dan PT PLN yang yang berlokasi di Provinsi Sumsel.

Dengan diserahkannya sertifikat tanah, kata dia, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan rasa aman terhadap aset-aset BMD, BMN maupun BUMN.

”Hal ini sebagai langkah mitigasi potensi munculnya penyalahgunaan aset yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara yang menjadi perhatian dari KPK,” kata Hadi

Sementara itu, Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan kegiatan ini berdampak baik bagi masyarakat dan juga dapat mempercepat sertifikasi Pemkot Palembang.

"Alhamdulillah hari ini Pak Menteri langsung membagikan sertifikat kepada masyarakat ini luar biasa masyarakat pada senang semua, dan mudah-mudahan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN juga dapat mempercepat sertifikasi tanah masyarakat dan termasuk aset Pemkot Palembang," ujarnya.

Baca juga: Wamen ATR/BPN pastikan tak ada diskriminasi pemberian sertifikat tanah

Baca juga: Menteri ATR/BPN: GTRA Summit jadi wadah percepatan reforma agraria