dimungkinkan dilakukan pengukuran ulang terkait data keluarga yang beresiko stunting,Kendari (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut mengenai percepatan penurunan stunting (PPS) oleh satgas stunting dalam Forum Koordinasi dan Evaluasi Satgas PPS tingkat Sultra.
Sekretaris BKKBN Sultra, Muslimin di Kendari, Selasa, menjelaskan sesuai Perpres Nomor 72 tahun 2021, BKKBN ditunjuk sebagai ketua percepatan penurunan stunting, selanjutnya provinsi membentuk Tim PPS di kabupaten/Kota, kemudian pembentukan Tim PPS diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan yang konvergensi.
"Pada Tahun 2022, presentasi prevalensi stunting Sultra ada di posisi 27,7 persen yang sebelumnya di tahun 2021 berada di angka 30,2 persen, yang mana turun 2,4 persen," kata Muslimin.
Muslimin mengatakan hal ini tentu saja menjadi kerja semua lintas sektor, meskipun Sultra masih diposisi 12 provinsi prioritas percepatan penurunan stunting.
"Sesuai data hasil survei SSGI Tahun 2022 yang sudah rilis diawal tahun 2023 akan menjadi dasar intervensi pelaksanaan program. Sesuai data itu juga, terkait kegiatan audit kasus stunting, maka akan dimungkinkan dilakukan pengukuran ulang terkait data keluarga yang beresiko stunting," tutur Muslimin.
Baca juga: BKKBN Sultra intens beri pembinaan tim satgas Stunting
Baca juga: Pemprov Sultra target angka stunting turun jadi 14 persen di 2023
Menurut dia, evaluasi dari BPKP rata-rata nilai Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan rapor merah pada Tahun 2022, menjadi PR bersama agar tahun ini dapat diperbaiki.
"Terkait pedoman di tahun 2022 memang kita akui kalau pedoman yang turun agak terlambat sehingga berbagai intervensi baik dari anggaran maupun kebijakan sudah agak terlambat," ujarnya.
Disebutkan, untuk lokus tahun ini dari BPKP yakni Kabupaten Bombana dan Kabupaten Muna. Untuk itu, seluruh Technical Assistant (TA) dapat berbuat lebih awal dalam menyiapkan berbagai bahan yang kemungkinan akan dibutuhkan terkait data sesuai tugas pokok satgas PPS yakni melakukan koordinasi 8 aksi konvergensi yang ada di aplikasi data SIPASTI.
"Kemudian melakukan fasilitasi pendampingan 8 aksi konvergensi yang mana pengukuran akhirnya adalah di akhir semester, memastikan 4 pasti, yaitu terdata, terlayani, terkoordinasikan tercatat dan terlaporkan serta terlaksananya data real time," katanya.
Ketua panitia kegiatan, Sitti Maryam, menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan ke depannya. Peserta pada kegiatan ini adalah seluruh Technical Assistant (TA) dari 17 kabupaten/kota serta pegawai dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan paparan materi yang disampaikan oleh narasumber yang berkompeten yakni mengenai materi penguatan program percepatan penurunan stunting melalui dana BOKB, evaluasi kinerja dan capaian satgas percepatan penurunan stunting sampai dengan Maret 2023 dan pertanggungjawaban administrasi satgas stunting.
Baca juga: BKKBN sampaikan strategi penanganan stunting di Sulawesi Tenggara
Baca juga: BKKBN: 'Kapatuli' persulit Sulawesi Tenggara terbebas dari stunting
Menurut dia, evaluasi dari BPKP rata-rata nilai Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan rapor merah pada Tahun 2022, menjadi PR bersama agar tahun ini dapat diperbaiki.
"Terkait pedoman di tahun 2022 memang kita akui kalau pedoman yang turun agak terlambat sehingga berbagai intervensi baik dari anggaran maupun kebijakan sudah agak terlambat," ujarnya.
Disebutkan, untuk lokus tahun ini dari BPKP yakni Kabupaten Bombana dan Kabupaten Muna. Untuk itu, seluruh Technical Assistant (TA) dapat berbuat lebih awal dalam menyiapkan berbagai bahan yang kemungkinan akan dibutuhkan terkait data sesuai tugas pokok satgas PPS yakni melakukan koordinasi 8 aksi konvergensi yang ada di aplikasi data SIPASTI.
"Kemudian melakukan fasilitasi pendampingan 8 aksi konvergensi yang mana pengukuran akhirnya adalah di akhir semester, memastikan 4 pasti, yaitu terdata, terlayani, terkoordinasikan tercatat dan terlaporkan serta terlaksananya data real time," katanya.
Ketua panitia kegiatan, Sitti Maryam, menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan ke depannya. Peserta pada kegiatan ini adalah seluruh Technical Assistant (TA) dari 17 kabupaten/kota serta pegawai dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan paparan materi yang disampaikan oleh narasumber yang berkompeten yakni mengenai materi penguatan program percepatan penurunan stunting melalui dana BOKB, evaluasi kinerja dan capaian satgas percepatan penurunan stunting sampai dengan Maret 2023 dan pertanggungjawaban administrasi satgas stunting.
Baca juga: BKKBN sampaikan strategi penanganan stunting di Sulawesi Tenggara
Baca juga: BKKBN: 'Kapatuli' persulit Sulawesi Tenggara terbebas dari stunting
Baca juga: Korem 143/Haluoleo bagikan bansos kepada keluarga stunting di Sultra
Pewarta: Abdul Azis Senong
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2023
