Pemkab Wondama prioritaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Wasior (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat menetapkan lima agenda prioritas yang menjadi fokus pembangunan ke depan, salah satunya yaitu percepatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor di Wasior, Selasa, menyebut peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat menjadi agenda prioritas untuk bisa menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang masih cukup tinggi.

"Melalui program peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat ini juga untuk menurunkan angka kasus stunting yang merupakan dampak dari kemiskinan ekstrem," kata Mambor.

Selain soal ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, Pemkab Teluk Wondama juga memberikan perhatian pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial.

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas SDM, Bupati Mambor menginginkan hal itu dimulai dari penataan disiplin dan etos kerja para guru.

Mulai tahun ini Pemkab Teluk Wondama akan menerapkan sistem pengawasan para guru melalui aplikasi berbasis koordinat. Melalui aplikasi itu akan bisa dideteksi apakah guru sedang berada di tempat tugas atau tidak.

Hal lain yang menjadi prioritas Pemkab Teluk Wondama yaitu peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah dalam mendukung perayaan satu abad Peradaban di Tanah Papua pada 2025 dan Sidang ke-19 Sinode GKI (Gereja Kristen Injili) di Tanah Papua pada 2027.

Bupati Mambor minta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mulai tahun ini merancang program dan kegiatan khususnya di bidang infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan dua hajatan rohani skala besar itu.

"Dalam rangka 2025 dan 2027 maka fokus penyiapan infrastruktur diarahkan pada percepatan pembangunan Bandara baru IS Kijne. Kita semua yang ada di Wondama bertanggung jawab untuk Bandara IS Kijne harus jadi," ujarnya.

Penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan juga menjadi fokus perhatian Pemkab Teluk Wondama serta peningkatan tata kelola pemerintahan dan otonomi khusus (Otsus).

Sehubungan dengan itu, Bupati Mambor meminta perumusan program dan kegiatan harus dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip perencanaan yang baik, desain yang tepat dan terstruktur, memiliki indikator dan target yang jelas serta menghasilkan dampak yang besar bagi kesejahteraan masyarakat.