Menpan RB ukur indeks reformasi birokrasi dari dampak kinerja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas melakukan penajaman evaluasi reformasi birokrasi dengan lebih mengukur indeks reformasi birokrasi dari dampak kinerja yang dirasakan masyarakat dibandingkan sisi administratif.

"Apa saja yang kami ukur? Di antaranya soal kemiskinan, investasi, digitalisasi, pengendalian inflasi, dan belanja produk dalam negeri. Misalnya, nanti tinggal kami cek saja, berapa sih penurunan kemiskinan di kota A. Kalau kemiskinannya stagnan, tidak turun, ya nilai reformasi birokrasinya tidak bisa naik," kata Anas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dengan fokus pada dampak, tambahnya, evaluasi reformasi birokrasi tidak akan lagi menyita banyak waktu untuk proses konsultasi dan penyusunan.

"Penyederhanaan ini menghasilkan efisiensi yang cukup besar. Ada biaya sekitar Rp150 miliar yang bisa dihemat," tambahnya.

Efisiensi tersebut merupakan perkiraan anggaran yang selama ini digunakan dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) melalui beragam pertemuan, rapat, penyiapan dokumen, dan sebagainya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengapresiasi upaya Kemenpan RB mempertajam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Sebagai daerah piloting pelaksanaan RB Tematik pengentasan kemiskinan, Provinsi Jawa Timur telah meluncurkan berbagai strategi dan program kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

"Sebagai daerah piloting, Jawa Timur telah menorehkan capaian tematik yang baik. Kami berhasil menurunkan kemiskinan 336 ribu jiwa, yang merupakan penurunan kemiskinan tertinggi di Indonesia," jelasnya.

Selama lima tahun terakhir mulai 2018 hingga 2022, realisasi investasi Provinsi Jawa Timur juga menunjukkan tren positif.

Peningkatan investasi signifikan terjadi di 2022, yang meningkat 38,8 persen dibanding 2021. Realisasi penanaman modal asing juga meningkat sebesar 66,7 persen; sementara penanaman modal dalam negeri meningkat 24,5 persen.

"Kami, jajaran Pemprov Jawa Timur serta jajaran pemkab dan pemkot di Jatim, menyambut baik RB tematik. Kami siap melaksanakan RB tematik," ujar Adhy.