"Babel memiliki potensi luar biasa, baik dari sisi keindahan alam maupun budaya warisan leluhur yang saat ini masih berkembang di masyarakat, ini potensi yang cukup besar untuk menjadi andalan dalam pengembangan pariwisata daerah," kata Wakil ketua Komisi II DPRD Provinsi Babel Ranto Sendu di Pangkalpinang, Selasa.
Selain memiliki banyak potensi pariwisata, Pemerintah Provinsi bersama DPRD Babel juga telah menerbitkan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kepariwisataan yang diharapkan bisa menjadi dasar hukum bagi masyarakat dan pemerintah untuk memajukan pariwisata yang ada di Pulau Bangka dan Belitung agar semakin berkembang seperti Bali.
"Salah satu penunjang perekonomian kita di Babel saat ini adalah pariwisata, tapi pariwisata yang bagaimana yang harus kita kembangkan, karena seperti kita ketahui banyak pariwisata kita yang rusak akibat pertambangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dimana cara menambang mereka yang tidak kompeten," kata Ranto.
Dengan adanya Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kepariwisataan, menurut dia, sangat penting sebagai faktor penunjang untuk menggerakkan perekonomian khususnya di sektor pariwisata yang ada di Babel.
Ia mengatakan saat ini pariwisata yang berkembang sangat bagus di Kabupaten Belitung, karena daerah itu menjadi wilayah zero tambang dan pariwisata sudah menjadi sumber ekonomi bagi penduduk setempat.
Sedangkan di Pulau Bangka, untuk menunjang perekonomian masyarakat setelah penambangan timah, perlu adanya keseriusan sejak dini untuk bersama-sama mengembangkan potensi wisata yang ada.
"Ini yang masih menjadi persoalan bagi kita saat ini," ujarnya.
Dengan adanya Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kepariwisataan diharapkan bisa menjadi landasan awal bagi masyarakat, terutama bagi para pelaku pariwisata untuk terus bergerak dengan tetap mengindahkan kaidah-kaidah yang berlaku.
"Kita harus membuat tempat pariwisata yang berwawasan dan bermanfaat bagi masyarakat, karena untuk menarik wisatawan berkunjung harus berbenah mulai dari sarana dan prasarana. Kami menginginkan pariwisata di Pulau Bangka dan Belitung itu akan maju," katanya
Menurut Ranto, perda yang sudah diterbitkan memang belum sempurna karena masih banyak yang bertanya bagaimana peran Pemprov Babel, mengingat masih banyaknya aktivitas pertambangan.
Agar bisa berjalan beriringan, DPRD menginginkan peraturan RZWP3K bisa dikembalikan ke daerah agar pemerintah daerah bisa mengatur kembali zonasi-zonasi yang sebelumnya telah ditetapkan.
Baca juga: Menparekraf: Pariwisata dan usaha tambang timah Babel bisa seiring
Baca juga: Menerobos peluang usaha pariwisata melalui koperasi
Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
