Sharif menjelaskan, dunia usaha menjadi salah satu pilar penting di dalam percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional,mengingat terbatasnya anggaran pemerintah dalam pembangunan infastruktur pendukung kebijakan industrialisasi perikanan. Sementara, pemerintah sebagai regulator akan terus memfasilitasi beragam hambatan yang dihadapi pelaku usaha perikanan sehingga usaha perikanan nasional dapat berperan banyak di pasar domestik maupun global. Berangkat dari hal tersebut, KKP tengah berkonsentrasi untuk memacu produksi dan pendapatan nelayan termasuk mengembangkan wirausaha mandiri lewat strategi industrialisasi kelautan dan perikanan mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah sekaligus meningkatkan daya saing yang berbasiskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi kepada para nelayan,pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan."Penerapan konsep blue economy membutuhkan dukungan pengetahuan dan teknologi ( cutting - edge innovations ) yang tidak hanya mampu memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan, tetapi lebih konkrit atas inovasi sistem produksi bersih tanpa limbah. Di sisi lain, blue economy hanya akan menjadi sebuah konsep semata tanpa ada peran entrepreneurs atau investor. Dunia riset dan teknologi harus dekat dengan dunia usaha, hasil - hasil riset harus benar-benar terbukti memadai," jelasnya.
Blue economy merupakan sebuah model ekonomi baru untuk mendorong pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan kerangka pikir seperti cara kerja ekosistem. Sehingga diharapkan mampu mengatasi ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pemanasan global. Terdapat tiga unsur utama dalam upaya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan, yaitu unsur nelayan, unsur alam raya lingkungan laut , dan unsur hubungan antara nelayan dan lingkungan laut tersebut. Ketiga unsur yang saling terkait tersebut harus sinergis dan tercermin dalam program KKP untuk mewujudkan blue economy.
Terkait penciptaan lapangan kerja, paradigma tersebut dapat mendorong terciptanya jutaan lapangan kerja jika turut didorong dengan ekonomi berbasis kelautan secara komprehensif dan berkesinambungan. Hal itu diulas dalam buku yang bertajuk `The Blue Economy' yang dibuat oleh Gunter Pauli bahwa tujuan dari "Blue Economy" adalah untuk mendorong terciptanya 100 juta lapangan kerja dan nilai modal yang besar melalui 100 inovasi selama dekade 2010 - 2020.
Seiring dengan itu, KKP tengah mengembangkan aktivitas ekonomi yang berbasiskan blue economy pada pesisir dan laut . Aktivitas ekonomi tersebut akan terintegrasi dengan Integrated Coastal Management ( ICM ). Model pengelolaan pesisir secara terpadu tersebut, membutuhkan suatu pemetaan tata ruang laut ( zonasi ) secara spesifik. Lewat pemetaan kawasan tersebut maka stakeholder terkait dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan efisien dan ramah lingkungan secara berkelanjutan. Perencanaan tata ruang secara terpadu bertujuan untuk melindungi sumber daya renewable dan non-renewable di sekitar lokasi eksploitasi sumber daya. KKP telah mempersiapkan beberapa model pembangunan kelautan dan perikanan dengan konsep Blue Economy, antara lain Lombok Timur, Banggai Kepulauan, Nusa Penida, Teluk Tomini dan Kepulauan Anambas.
Sebagai informasi, sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik telah berkomitmen untuk mengembangkan Blue Economy sebagai landasan pola pembangunan ekonomi kelautan dengan fokus pada ocean-based economy.Hal ini dapat dilihat pada hasil pertemuan 2nd APEC Blue Economy Forum di Tianjin, Cina yang telah menampilkan beberapa contoh pengelolaan sumberdaya kelautan seperti di Shandong dan Xiamen, Cina. Beberapa negara lain seperti Srilangka, Filipina dan Vietnam lebih mengedepankan penerapan prinsip pembangunan wilayah pesisir terpadu ( Integrated Coastal Management atau ICM ) sebagai pola pembangunan sektor kelautan. "Blue economy ini mampu menjadi referensi sebagaimodel pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan di negara - negara Asia Pasifik, yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumberdaya alam dengan mengikuti pola efisiensi alam namun menghasilkan produk dan nilai lebih besar, tanpa limbah, dan kepedulian social," jelasnya.
Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Indra Sakti, SE, MM, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0818159705)
Pewarta: Masnang
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2012
