71 persen kelurahan di Malang tak miliki perpustakaan

Dari 37 kelurahan yang tidak memiliki perpustakaan itu justru kawasan yang berdekatan dengan kampus, yakni Dinoyo, Tlogomas dan Merjosari. Ketiga kelurahan itu dihuni oleh ratusan ribu mahasiswa yang kuliah di sejumlah perguruan tinggi yang ada di ka

Malang (ANTARANews) - Sedikitnya 71 persen kelurahan yang ada di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, tidak memiliki perpustakaan.

Kepala Perpustakaan dan Arsip Kota Malang, Mulyono, Rabu, mengakui, dari 57 kelurahan yang ada di daerah itu, 37 kelurahan di antaranya belum memiliki perpustakaan karena berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan tempat (lahan).

"Dari 37 kelurahan yang tidak memiliki perpustakaan itu justru kawasan yang berdekatan dengan kampus, yakni Dinoyo, Tlogomas dan Merjosari. Ketiga kelurahan itu dihuni oleh ratusan ribu mahasiswa yang kuliah di sejumlah perguruan tinggi yang ada di kawasan itu," ujarnya.

Kelurahan Dinoyo berdekatan dengan Universitas Brawijaya (UB) Pilteknik Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kampus I dan da II, Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki, Universitas Islam Malang (Unisma) serta sejumlah pendidikan nonformal.

Sedangkan di Kelurahan Tlogomas berdekatan dengan UMM kampus III, Universitas Tribuana Tungga Dewi (Unitri), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA), Institut Teknologi Palapa (ITP) serta beberapa akademi keperawatan dan kebidanan. Sedangkan di Kelurahan Merjosari ada Universitas Gajayana Malang (Uniga).

Lebih lanjut Mulyono mengatakan, kelurahan yang sudah memiliki perpustakaan justru kelurahan yang berada di pinggiran kota dan jauh dari kampus, seperti Kelurahan Buring dan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang.

Ia mengakui, untuk merealisasikan perpustakaan di wilayah perkotaan masih terkendala lahan karena area kantor kelurahan yang sempit, bahkan personel khusus yang bisa menanganinya.

Menyinggung dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan perpustakaan di setiap kelurahan, Mulyono mengatakan, sekitar Rp35 juta termasuk untuk pengadaan buku minimal seribu eksemplar, namun prosesnya cucup lama.

"Tahun 2014 kami berharap kelurahan yang sudah memiliki perpustakaan paling tidak sudah mencapai 50 persen. Memang cukup lama realisasinya dan bertahap, tapi kalau tidak dimulai, kapan masyarakat di masing-masing kelurahan ini bisa menumbuhkan minat bacanya," katanya.

Selain itu, Mulyono juga berharap, pihaknya bisa melakukan proses digitalisasi perpustakaan, sebab sampai saat ini di daerah itu masih belum ada perpustakaan digital.

Mulyono mengakui, untuk melakukan digitalisasi perpustakaan memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, yakni sekitar Rp1 miliar. Namun, anggaran tersebut juga untuk me-link-kan perpustakaan kota dengan kelurahan.

Mengenai syarat berdirinya perpustakaan di wilayah kelurahan, Mulyono menyebutkan, minimal memiliki koleksi sebanyak 1.000 buku dengan 500 judul. Sedangkan perpustakaan kota saat ini sudah mengoleksi 129 ribu buku dan tahun ini mengajukan pengadaan sekitar 12 ribu buku.

"Kami terus mengupayakan penambahan koleksi buku di perpustakaan kota dan secara bertahap merealisasikan perpustakaan di kelurahan, termasuk perangkat digitalnya," tegasnya.

(E009/I006)