LBH Padang catat peningkatan kasus kekesaran penegak hukum

Kita berharap tren kekerasan tersebut, pada tahun-tahun mendatang dapat menurun dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum,

Padang (ANTARA News) - Lembaga Bantuan Hukum Padang mencatat adanya tren peningkatan kasus kekerasan oleh aparat penegak hukum di Sumatera Barat, dalam tiga tahun terakhir.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Vino Oktavia di Padang, Selasa, mengatakan, dari data laporan yang masuk ke LBH Padang, sejak 2010 hingga 2012 ini, terjadi peningkatan kasus kekerasan oleh aparat penegak hukum di Sumbar,

Kasus tersebut baik yang dilakukan oleh oknum kepolisian, TNI, petugas lembaga pemasyarakatan, maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), katanya.

"Kekerasan yang paling banyak ditemui adalah bentuk penganiayaan, salah satu contohnya adalah penganiayaan saat melakukan penyidikan terhadap seorang tersangka oleh aparat kepolisian, seperti yang terjadi di tahanan Polsek Bukitinggi dan juga Sijunjung, pada akhir tahun 2011, yang menyebabkan tahanan meninggal dunia," kata Vino.

Dia menambahkan, penyebab masih adanya tidak kekerasan dalam tahanan disebabkan minimnya pengawasan dan kontrol di institusi kepolisian atau tempat penahanan.

Dari data yang ada di LBH Padang, laporan yang masuk terkait kekerasan terhadap tahanan tersebut, pada tahun 2010 hanya ada sebanyak 11 kasus, kemudian pada 2011 mengalami peningkatan menjadi 14 kasus, dan hingga awal Desember 2012 telah mencapai 20 kasus.

Kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum tersebut, dari data LBH Padang terdiri atas penganiayaan pada tahun 2010 empat kasus, 2011 tujuh kasus, 2012 11 kasus dengan total 22 kasus, kemudian untuk penyiksaan pada 2010 tercatat dua kasus, 2011 sebanyak lima kasus, 2012 delapan kasus, dengan total 15 kasus.

Kemudian kasus penembakan pada 2010 tiga kasus, 2011 sebanyak dua kasus, dan 2012 satu kasus, dengan total enam kasus selama tiga tahun.

"Kita berharap tren kekerasan tersebut, pada tahun-tahun mendatang dapat menurun dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum, dan tidak itu saja, aparat penegak hukum juga harus lebih menyadari pentingnya penegakan hukum yang tidak melanggar HAM," jelasnya.

(KR-AGP/Z002)