Menkeu: pengelolaan subsidi jadi prioritas pemerintah

Upaya untuk bisa mengelola subsidi agar tepat sasaran dan bisa digunakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, itu selalu menjadi prioritas pemerintah,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pengelolaan anggaran subsidi energi yang lebih efisien menjadi prioritas pemerintah sebagai upaya untuk mendorong implementasi penggunaan anggaran tersebut lebih tepat sasaran.

"Upaya untuk bisa mengelola subsidi agar tepat sasaran dan bisa digunakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, itu selalu menjadi prioritas pemerintah," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Menkeu menjelaskan, anggaran subsidi dalam APBN selalu meningkat setiap tahun hingga mencapai Rp317 triliun dengan subsidi energi tercatat Rp275 triliun pada 2013, dan hal tersebut sangat memberatkan pemerintah.

Menurut dia, angka tersebut lebih tinggi dari alokasi belanja modal yang hanya sebesar Rp193,8 triliun dan untuk itu upaya menjaga anggaran subsidi dengan melahirkan berbagai alternatif harus terus diupayakan.

"Tahun depan bahkan kuota BBM bersubsidi ditetapkan 46 juta kiloliter. Kami ingin betul-betul bisa mengendalikan besarnya BBM bersubsidi itu," kata Menkeu.

Salah satu solusi adalah dengan melarang penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan pribadi sehingga pemerintah dapat mengalokasikan anggaran subsidi untuk membangun sistem transportasi massal.

Selain itu, menurut dia, solusi lain adalah mempercepat penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan tidak memberatkan masyarakat dari segi harga serta kualitas.

"Kami juga tahu kalau harga BBM bersubsidi terlalu rendah, bahan bakar lain menjadi tidak layak. Ini yang mesti kita pertimbangkan bersama dan menjadi bahan diskusi Kementerian ESDM beserta jajarannya," ujar Menkeu.

Menkeu kembali memastikan rencana untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi untuk mengurangi beban fiskal belum akan dilakukan karena dapat memberatkan masyarakat dan menimbulkan ekspektasi inflasi.

"Kami tidak ingin kondisi masyarakat menjadi sulit, karena walaupun tidak ada kenaikan harga BBM, tapi harga-harga cenderung naik," katanya.

Untuk itu, apabila ingin memberlakukan kebijakan tersebut, pemerintah akan bertindak secara bijaksana dan mempertimbangkan dampak keputusan tersebut secara jangka panjang bagi kehidupan sosial masyarakat dan kesehatan fiskal.

"Sekarang ini belum ada kebijakan itu, karena kita harus hati-hati sekali, kalau harga BBM mau dinaikkan yang terjadi adalah inflasi. Kami harus waspada dan bijaksana soal itu," ujarnya.
(S034/F002)