Padang (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi mengatakan personel kepolisian dan TNI perlu disiagakan di jalur Malalak, Kabupaten Agam yang direncanakan dijadikan sebagai jalur satu arah (one way) saat musim mudik guna mencegah kejahatan.
"Harus ada personel TNI dan polisi yang bersiaga di jalur Malalak," kata Ketua DPRD Sumbar Supardi di Padang, Selasa,
Supardi mengatakan rencana Pemerintah Provinsi Sumbar bersama Polda Sumbar yang menjadikan Jalan Malalak di Kabupaten Agam sebagai jalur rekayasa lalu lintas pemberlakuan jalan satu arah saat libur lebaran harus betul-betul dipastikan aman.
Sebab, kata dia, selain kondisi jalanan yang cukup ekstrem terutama saat musim penghujan, juga di sepanjang jalur tersebut jarak antara rumah warga cukup berjauhan, sehingga dikhawatirkan bisa memicu kejahatan di saat malam hari.
Tidak hanya itu, kata Supardi, Pemerintah Provinsi Sumbar juga perlu menyiagakan alat berat di jalur Malalak selama arus mudik lebaran. Apalagi, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Minangkabau, curah hujan di wilayah itu masih akan tinggi hingga 10 hari terakhir di bulan April 2023.
"Kemudian pemerintah terutama dinas terkait juga perlu menyiagakan tim medis serta mendirikan posko dan tempat istirahat bagi pemudik yang melewati jalur Malalak. Petugas harus selalu bersiaga sehingga pemudik merasa aman dan nyaman," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Ombudsman perwakilan Sumbar Yefri Heriani mengatakan penggunaan jalur Malalak sebagai kebijakan rencana rekayasa lalu lintas saat Idul Fitri harus dibarengi dengan aspek penunjang lainnya.
Aspek penunjang yang dimaksud ialah posko keamanan yang saling terintegrasi dengan posko lainnya seperti posko kesehatan, posko informasi perjalanan, tempat istirahat dan fasilitas pendukung lainnya.
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023
