Penegakkan HAM dalam ancaman

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari menilai, penegakan HAM di Indonesia dan ASEAN dalam ancaman menyusul naiknya trend konflik-konflik rakyat berdimensi HAM di daerah yang berkorelasi dengan lemahnya komitmen politik pemerintah RI dalam penegakan HAM.

"Tiadanya keseriusan Pemerintah RI dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi DPR dan Komnas HAM dan komisi-komisi independent lainnya seperti ORI, Komnasper, KPAI terhadap perbaikan penegakkan HAM tampaknya merupakan indikasi sikap semua pemerintah di Asean," kata Eva di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Masyarakat dunia dan rakyat ASEAN menyesalkan Deklarasi HAM ASEAN yang isinya justru memperlemah dan memundurkan pemenuhan HAM di kawasan ASEAN.

"Deklarasi HAM ASEAN yang demikian tentu menjadi ironi karena pelembagaan HAM di Uni Eropa dan Organisasi negara Latin Amerika justru menjadi media memajukan HAM rakyat di negara-negara di kawasan tersebut, misalnya pengadilan terhadap pelanggar HAM di Argentina dan Chile," kata dia.

Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC) itu menambahkan, sikap Pemerintah RI dan ASEAN yang agresif memburu pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan pemenuhan hak ekonomi sosial rakyat ASEAN patut diwaspadai bersama seluruh rakyat ASEAN.

(Zul)