Karena itu, semua partai harus melakukan pembenahan internal.Jakarta (ANTARA News) - Pakar politik Mochammad Nur Hasim mengatakan kasus korupsi merupakan masalah yang dialami semua partai politik di Indonesia sehingga perlu ada pembenahan substansial supaya partai tidak mengambil anggaran negara.
"Hampir semua partai politik mengalami problem yang hampir sama, yaitu korupsi. Korupsi tidak hanya dilakukan satu partai saja," kata Mochammad Nur Hasim saat dihubungi ANTARA News, di Jakarta, Senin.
Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu mengatakan disinyalir partai yang paling banyak melakukan korupsi dari 2004 adalah Partai Golkar.
Namun, karena sedang berkuasa, maka yang sering diekspos dan dipublikasikan sebagai partai korup adalah Partai Demokrat.
"Yang di-`publish` terus menerus adalah Partai Demokrat sehingga partai lain tidak diketahui masyarakat," ujarnya.
Padahal, bila publik mau melihat secara proporsional, selain politisi Partai Demokrat seperti Nazaruddin hingga Andi Mallarangeng, masih ada politisi partai lain yang terlibat korupsi.
Misalnya, kata dia, Zulkarnaen Jabbar dari Partai Golkar yang terlibat kasus dugaan korupsi Al Quran di Kementerian Agama, Misbakhun dari Partai Keadilan Sejahtera, dan keterlibatan politisi PDI Perjuangan dan Golkar dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Karena itu, semua partai harus melakukan pembenahan internal. Pembenahan paling substansial yang harus dilakukan adalah supaya partai tidak tergantung dengan anggaran negara," tuturnya.
Menurut dia, ketergantungan terhadap anggaran negara menyebabkan partai politik di Indonesia cenderung korup. Sistem politik proporsional menyebabkan biaya politik semakin tinggi sehingga partai politik tergantung pada anggaran negara.
"Karena itu, semua partai harus membenahi diri. Partai harus membenahi pengelolaan dan manajemen anggarannya supaya tidak menjadi korup," katanya.
(D018)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2012
