Jakarta (ANTARA News) - Direktur Utama Perum Bulog Widjanarko Puspoyo mengatakan, pihaknya telah mengusulkan kepada pemerintah untuk membuka keran impor beras supaya stok beras Bulog tidak kritis pada akhir tahun. "Supaya tidak kritis pemerintah harus buka keran impor, bukan untuk Bulog, tapi untuk swasta supaya swasta dapat memenuhi kebutuhan beras di luar Jawa," katanya di Jakarta, Selasa. Usulan itu telah disampaikan dalam rapat terbatas di Kantor Menteri Perekonomian, katanya. "Awal Juni, Pak Menko Perekonomian mengatakan akan mengevaluasi posisi produksi, stok dan harga," kata Widjanarko. Ia mengatakan, di daerah luar Jawa seperti Maluku, Papua, NTT dan Kalimantan, jika tidak ada pasokan, akan menyerap beras dari Pulau Jawa yang mengakibatkan harga tinggi dan Bulog sulit melakukan operasi pasar. "Kalau mereka (daerah di luar Jawa) cukup pasokannya maka tidak menyerap stok dari Jawa jadi harga di Jawa turun dan Bulog bisa melakukan pembelian," katanya. Widjanarko memperkirakan jika pengadaan stok Bulog dari dalam negeri hanya 1,2 juta ton setara beras, maka pada akhir tahun akan kurang dari 500 ribu ton. Sedangkan jika Bulog mampu membeli 1,5 juta ton gabah petani setara beras maka stok akhir tahun mencapai 700 ribu ton. "Itu termasuk di bawah minimum stock requirement," ujarnya. Saat ini, lanjut dia, stok Bulog mencapai 1,3 juta ton sedangkan cadangan beras pemerintah sebanyak 300 ribu ton. Ia menjelaskan kesulitan Bulog mencapai target pengadaan gabah petani sebesar 2,1 juta ton setara beras dalam tahun ini karena harga gabah kering panen (GKP) sejak awal tahun bertahan rata-rata Rp1.890 per kg sementara Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk GKP Rp1.730 per kg. Sementara itu, harga beras di pasar induk Cipinang untuk kualitas rendah telah mencapai Rp4.100-Rp4.200 per kg. "Belum ditambah Rp200 per kg untuk harga eceran yang ditambah transportasi dan sebagainya. Jadi ini sudah diambang kritis. Tidak bisa kita membiarkan ini, harus ada solusi, langkah-langkah yang diambil pemerintah," jelasnya. Kenaikan harga beras tersebut itu disebabkan adanya spekulasi harga oleh pedagang setelah adanya kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk menaikkan harga pembelian pemerintah atas gabah petani. "Kenaikan HPP kemungkinan besar tidak akan terjadi dalam 2006 karena akan mengubah APBN. Jadi akan berubahnya Januari 2007," katanya. Menurut dia, produksi dalam negeri harus dapat memenuhi sekitar 40-50 persen kebutuhan hingga akhir tahun jika tidak ingin dilakukan impor. Widjanarko menegaskan pembukaan izin impor hanya bagi swasta dan tetap disesuaikan dengan aturan yang sudah ada yaitu sebulan sebelum panen dan dua bulan setelahnya. "Bulog tidak pernah minta impor. Kalau pemerintah memberi perintah akan saya lakukan," katanya menegaskan.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006