Kejati Kaltim dampingi konflik pembebasan lahan di Samarinda

"Hari ini kami melakukan pembahasan permasalahan pendampingan pengadaan lahan ruas jalan Outer Ringroad II (Jl. Nusyirwan Ismail) Samarinda dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Pemerintah Provinsi Kaltim,"

Samarinda (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan ekspose pembahasan pendampingan permasalahan pembebasan lahan di Jalan Ring Road II atau Jalan Nusyirwan Ismail Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, yang sampai saat ini masih diblokir warga.

"Hari ini kami melakukan pembahasan permasalahan pendampingan pengadaan lahan ruas jalan Outer Ringroad II (Jl. Nusyirwan Ismail) Samarinda dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Pemerintah Provinsi Kaltim," ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim Toni Yuswanto di Samarinda, Rabu.

Menurutnya, ekspose ini dilakukan karena adanya permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan lahan ruas jalan Outer Ringroad II (Jl. Nusyirwan Ismail) Samarinda yang dalam hal ini pelaksanaannya telah didampingi oleh Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejati Kaltim.

Ia menyampaikan, dalam permasalahan konflik pengadaan lahan tersebut, warga pemilik lahan menutup akses Jalan Nusyirwan Ismail tersebut dikarenakan pemilik lahan belum mendapatkan uang ganti rugi dari Pemprov Kaltim.

Kejati Kaltim dalam ekspose memberikan masukan guna penyelesaian permasalahan itu, di mana Pemprov Kaltim sesuai dengan ketentuan yang ada harus segera menyediakan anggaran guna ganti rugi lahan dalam APBD Perubahan Tahun 2023.

"Jika tidak bisa dituntaskan pada anggaran perubahan, paling lambat pada anggaran APBD Murni Tahun 2024 dan untuk besaran pembayaran ganti rugi nantinya harus mengacu kepada hasil perhitungan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)," terang Toni.

Dia mengatakan, Kejati Kaltim akan terus melakukan pendampingan hukum terhadap kegiatan pembangunan yang ada di Kaltim dan Kalimantan Utara.

Pihak Kejati juga berkomitmen akan turut serta secara aktif dalam pembangunan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan memberikan kontribusi yang nyata sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Kegiatan pembahasan konflik lahan tersebut bertempat di Kantor Kejati Kaltim, dan forum ekspose dipimpin Wakajati Kaltim Harli Siregar.

Ikut serta dalam ekspose tersebut adalah Asisten Perdata Dan Tata Usaha Negara Gunadi, Koordinator, para Kasi pada bidang Datun dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejati Kaltim.

Pertemuan tersebut juga dihadiri dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Pemerintah Provinsi Kaltim, diantaranya Kepala Bidang Bina Marga Hariyadi, PPK J Carold beserta para staf pada bidang Bina Marga, serta perwakilan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kaltim dan perwakilan dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda.