Hening Cipta Untuk Yogya dan Jateng Awali Sidang Paripurna DPR

Jakarta (ANTARA News) - Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa, terlambat lebih dari satu jam dari jadwal yang ditetapkan pukul 09.00 WIB dan ketika dibuka Wakil Ketua DPR, Zainal Maarif, dilakukan hening cipta untuk korban gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Setelah mengheningkan cipta, seorang anggota Fraksi PDS melakukan interupsi dengan mengusulkan agar anggota DPR memberi sumbangan nyata keada korban gempa bumi di dua propinsi itu. Usul itu ditanggapi Zaenal Maarif yang mengatakan akan membicarakan dengan unsur pimpinan lainnya. Ketua DPR, Agung Laksono pada Senin (29/5) telah melayangkan surat kepada sekjen DPR dan pimpinan fraksi tentang pemotongan gaji anggota DPR untuk korban gempa bumi tersebut. Rapat Paripurna DPR yang digelar Selasa di Jakarta mengagendakan pandangan 10 fraksi di DPR mengenai usul hak angket atas kebijakan pemerintah menunjuk Exxon-Mobil sebagai operator utama dalam mengelola ladang minyak di Blok Cepu. Dalam kesempatan sebelumnya, politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan fraksi yang paling kritis terhadap kebijakan pemerintah itu. Anggota Komisi VII dari FPDIP, Ramson Siagian, dalam berbagai diskusi menyayangkan kebijakan pemerintah dalam menunjuk perusahaan asing sebagai pengelola Blok Cepu. Padahal Pertamina sebagai BUMN yang kapabel dalam mengelola ladang minyak di Blok Cepu perlu diberi prioritas. Drajad Wibowo dari Fraksi PAN juga termasuk politisi yang menentang keras kebijakan pemerintan memilih Exxon- Mobil sebagai operator utama Blok Cepu. "Dari sisi perhitungan ekonomi, Indonesia akan dirugikan oleh penunjukan Exxon Mobil," kata Drajad Wibowo. Namun Rizal Mallarangeng yang mewakili pemerintah dalam perundingan dengan Exxon-Mobil mengatakan Indonesia jutru mendapat keuntungan dengan melakukan kerja sama dengan Exxon Mobil.Menurut Rizal yang menggeluti bidang ekonomi politik itu, Exxon tak bisa dengan mudah mengeluarkan satu dolar pun tanpa pengawasan dari pihak Indonesia dalam operasi di Blok Cepu itu. (*)

Copyright © ANTARA 2006