Raja Jordan ke Ramallah setelah pemungutan suara PBB

Ramallah, Wilayah Palestina (ANTARA News) - Raja Jordania Abdullah II tiba di kota Tepi Barat Ramallah pada Kamis, untuk pertama kalinya kunjungan seorang pemimpin asing sejak Palestina memperoleh peningkatan status di Perserikatan Bangsa Bangsa.

Raja Jordania tiba dengan helikopter militer dari Jordania, mendarat di markas presiden yang dikenal sebagai Muqataa, di mana dia disambut oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas dan para pejabat senior Palestina.

"Kami dan orang-orang Palestina serta kepemimpinannya menyambut kunjungan bersejarah ini, yang terjadi setelah Palestina menjadi pengamat (non-anggota) di PBB," kata juru bicara kepresidenan Nabil Abu Rudeina dalam satu pernyataan pada kantor berita resmi WAFA.

Rakyat Palestina "sangat menghargai peran penting raja dan Jordania di forum internasional dan regional serta di PBB untuk mencapai prestasi bersejarah yang penting ini," kata pernyataan itu.

Raja Jordania disambut oleh pasukan kawal kehormatan militer di Muqataa, di mana bendera Jordania dikibarkan bersama bendera Palestina.

Raja didampingi satu delegasi, termasuk Perdana Menteri Abdullah Nsur dan Menteri Luar Neggeri Nasser Judeh.

Kunjungan ini merupakan pertama kalinya seorang kepala negara telah mengunjungi Ramallah sejak Palestina memenangkan status negara pengamat non-anggota di PBB pada 29 November.

Pemungutan suara 138-9 di Majelis Umum dielu-elukan oleh banyak orang Palestina, meskipun mereka mengakui hal itu akan mengubah sedikit di lapangan dalam jangka pendek.

Namun langkah itu ditentang keras oleh Israel dan Amerika Serikat, dengan negara Yahudi itu cepat mengumumkan langkah-langkah hukuman dalam menanggapi keputusan PBB tersebut.

Tel Aviv mengumumkan pembangunan permukiman baru sejak permohonan Palestina itu disetujui, termasuk di daerah Tepi Barat yang sangat sensitif yang dikenal sebagai E1, di mana para pengamat mengatakan pembangunan perumahan Israel akan efektif mengakhiri kesempatan bagi negara Palestina.

Israel juga mengatakan akan menahan penerimaan pajak dan cukai yang dikumpukan atas nama Otoritas Palestina untuk November, dalam menanggapi pengajuan kepada PBB itu.

Rakyat Palestina diperkirakan akan meminta negara-negara Liga Arab untuk tambahan dana guna menutup kekurangan pendapatannya, demikian AFP melaporkan.

(SYS//H-AK)